Find and Follow Us

Sabtu, 19 Oktober 2019 | 10:27 WIB

Rizal: Daerah Kaya SDA, Rakyatnya Malah Miskin

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 2 April 2019 | 02:04 WIB
Rizal: Daerah Kaya SDA, Rakyatnya Malah Miskin
Anggota BPK, Rizal Djalil
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan gap kemiskinan di daerah kaya sumber daya alam (SDA), masih tinggi. Kekayaan alam belum mampu membuat rakyat sejahtera.


Berdasarkan data BPK, angka kemiskinan di Papua Barat masih sebesar 23,1% sedangkan di Papua sebesar 27,4%. Padahal, pada 2018, Papua menyumbagkan penerimaan negara dari sektor energi sebesar Rp670 miliar.

"Kalau kita lihat meski Papua menerima bagi hasil dan menyumbang penerimaan negara yang cukup besar namun tingkat kemiskinannya mash tergolong lima terbawah," kata Anggota BPK, Rizal Djalil di Universitas Indonesia (UI), Depok, Senin (1/4/2019).

Selain Papua, lanjut Rizal, Riau bernasib serupa. Di mana, taraf hidup masyarakatnya kalah dibandingkan DKI Jakarta. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau berada di urutan 23. Padahal, Riau adalah salah satu daerah dengan PNBP sektor Migas nomor satu di Indonesia.

"Tercatat sejak 2014 hingga 2018 sebesar Rp 12 triliun yang berhasil dikumpulkan Riau. Tapi memang secara indeks pembangunan manusia masih kalah dibandingkan daerah lain," ujar Rizal.

Dengan demikian, selama ini tata kelola ekspor negara masih dalam tahap yang standar. Untuk bisa menghilangkan gap dan meningkatkan pendapatan yang lebih besar maka harus ada industri turunan yang bisa dikembangkan di daerah penghasil sumber daya tersebut.

"Yang kita ekspor tuh bahan mentah. Jadi kedepan harus ekspor olahan. Industrinya harus tumbuh maka gap tadi akan perlahan mengalami perbaikan," ujar Dia.

Sementara, Menteri ESDM, Ignasius Jonan menjelaskan, pemerintah juga mendorong pemerintah daerah bisa membuat aturan yang bisa menggugah pertumbuhan manusianya. Jonan mengatakan, dari pemerintah pusat sendiri sudah berusaha untuk bisa mengeluarkan regulasi untuk bisa memperketat tertibnya pungutan sektor energi ini.

"Di kami kan direktorat PNBP. SKK Migas kan juga ada. Jadi memang ini bentuk keseriusan kita. Harga itu market yang menentukan. Produksi, kondisi ekonomi dan teknologi. Kalau pemerintah itu memang fokusnya adalah pungutan itu dilakukan secara baik dan benar," ujar Jonan. [ipe]

Komentar

x