Find and Follow Us

Jumat, 19 Juli 2019 | 05:29 WIB

Pengusaha Sawit Dukung Informasi HGU Tidak Diumbar

Senin, 8 April 2019 | 15:45 WIB
Pengusaha Sawit Dukung Informasi HGU Tidak Diumbar
Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Keputusan menempatkan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai informasi yang dikecualikan dalam keterbukaan informasi, diapresiasi kalangan pengusaha.

Ketua Bidang Tata Ruang dan Agraria Gabungan Pengusaha Kelapa sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono mengatakan, pengecualian HGU termasuk menutup akses file SHP ke publik, bertujuan untuk menghindari konflik terutama konflik antara perusahaan serta masyarakat dengan perusahaan.

Eddy menerangkan, apabila seluruh data HGU bisa diakses publik dengan mudah, terutama menyangkut masa berakhirnya, dikhawatirkan menimbulkan saling klaim dari masyarakat.

Dia setuju juga apabila akses terhadap file SHP ditutup, karena rawan penyalahgunaan. "Konten file SHP bisa dengan mudah diubah jika bisa di akses publik," kata Eddy, Jakarta, Senin (8/4).

Karena itu, keputusan pemerintah mengecualikan HGU dari domain publik, perlu dihormati semua pihak. Putusan itu, ditetapkan melalui banyak pertimbangan baik dari sisi hukum, jaminan berinvestasi serta keberlanjutan usaha. "Jangankan masyarakat, perusahaan penerima HGU tidak mendapat akses file SHP. Kami hanya menerima peta/hard copy atas HGU yang diterbitkan," kata dia.

Eddy mengatakan, Gapki mendukung kebijakan satu peta (one map policy). Melalui kebijakan ini, setiap tataran pemerintahan akan menggunakan satu peta dasar yang sama sehingga tidak ada lagi tumpang tindih peta.

Hanya saja, ia mengingatkan, dalam penerapan kebijakan satu peta tersebut, pemerintah tetap mengecualikan akses terhadap data HGU. Hal itu berarti akses terhadap data HGU termasuk kebijakan untuk tidak membuka file SHP perlu mengikuti aturan Permenko Perekonomian No 6 Tahun 2018.

Sebelumnya, Guru Besar IPB bidang Kebijakan, Tata Kelola Kehutanan, dan Sumber Daya Alam (SDA), Budi Mulyanto mengingatkan pemerintah agar tidak ceroboh dalam membuka seluruh informasi terkait HGU.

Mantan Dirjen Penataan Agraria pada Kementerian ATR/BPN mengatakan, tidak seluruh data HGU bisa dibuka ke publik karena ada kepentingan privat yang dilindungi undang-undang. [tar]

Komentar

x