Find and Follow Us

Minggu, 20 Oktober 2019 | 06:12 WIB

Kalau Ingin Indonesia Maju, Lawan 'Serangan Fajar'

Selasa, 9 April 2019 | 03:01 WIB
Kalau Ingin Indonesia Maju, Lawan 'Serangan Fajar'
Peneliti lembaga studi Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda (KITLV), Ward Berenschot
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Peneliti asing mengingatkan bahaya politik uang atau 'serangan fajar' dalam pemilu 2019, khususnya pilpres. Tidak membuat rakyat kecil sejahtera, bahkan merongrong pembangunan ekonomi nasional.

"Ya, meski masyarakat kelas bawah masih tergiur dengan 'serangan fajar', saya pikir itu tidak memengaruhi ekonomi mereka, karena hanya terjadi sekali waktu," kata Peneliti lembaga studi Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda (KITLV), Ward Berenschot kepada pers usai Seminar Politik Uang Dalam Pemilu 2019 di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Menurut dia, tradisi memberi uang menjelang pemungutan suara atau sering disebut 'serangan fajar' untuk meraup suara, sama sekali tidak meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang sering menjadi sasaran praktik tersebut.

Meski demikian, dia mengaku jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, jumlah uang yang diberikan saat 'serangan fajar' pada pemilu tahun ini lebih besar. "Kalau dahulu mereka (calon pemimpin daerah) memberi uang kepada masing-masing calon pemilih sekitar Rp20.000-Rp50.000 sekarang menjadi sekitar Rp100.000. Selalu ada peningkatan karena ada persaingan antara kandidat," tambah Ward.

Dia menekankan, politik uang semacam 'serangan fajar' atau praktik politik uang lainnya sebaliknya justru memberikan dampak negatif bagi pembangunan ekonomi.

Menurut dia, politik uang sangat berkaitan dengan korupsi. Karena kandidat yang berhasil menduduki jabatan, melalui praktik politik uang, cenderung akan menyalahgunakan anggaran negara yang ditujukan untuk pembangunan. Baik itu berupa pembangunan infrastruktur ataupun pelayanan publik. Langkah nekat ini dilakukan agar balik modal.

Akibatnya, perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik akan terganggu karena banyak pejabat yang menyalahgunakan anggaran negara untuk kepentingan individu atau golongan mereka sendiri.[tar]

Komentar

Embed Widget
x