Find and Follow Us

Senin, 22 April 2019 | 02:36 WIB

Di Era Joko Widodo, Apa Kabar BUMN?

Oleh : Herdi Sahrasad | Selasa, 9 April 2019 | 11:40 WIB
Di Era Joko Widodo, Apa Kabar BUMN?
(Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Sejarah terulang, kini, sudah bukan rahasia lagi: BUMN dan Menteri BUMN Rini Soemarno menghadapi sinisme masyarakat. Ya, terjadinya di tahun politik, BUMN diduga kuat menjadi 'sapi perah' kepentingan politik.

Demikian pandangan mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Said Didu yang menyebut ada ketidakberesan dalam tata kelola BUMN menjelang berakhirnya periodesasi Joko Widodo.

Dirinya menduga adanya upaya memobilisasi dana CSR BUMN untuk memenangkan pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Praktik korupsi di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu harus segera dibongkar hingga akar-akarnya," kata Said di sela-sela diskusi publik di UMJ, Ciputat, Tangerang, Banten, Sabtu (30/3/2019).

Terlebih pasca operasi tangkap tangan (OTT) KPK, ditemukan 84 kardus yang di dalamnya terdapat ratusan ribu amplop berisi uang Rp20 ribu dan Rp50 ribua. Total uangnya mencapai Rp8 miliar.

Bahkan, Said menyebutkan, masih ada sejumlah logistik di gudang BUMN yang diduga akan ditebar untuk kepentingan Pemilu 2019, tepatnya pilpres.
"Ini kira-kira masih ada 3 juta logistik di dalam gudang, saya nungguin kapan keluar. Ini seolah dilakukan seperti itu," kata Said.

Lebih lanjut, ia menilai, sejak Orde Baru hingga Reformasi, baru di era Jokowi, BUMN secara vulgar menunjukkan berada di bawah cengkraman politik.
"Sejak orba baru kali ini BUMN betul-betul dimanfaatkan oleh politik. Bayangkan seluruh BUMN harus ulang tahun sebelum 17 April 2019 dengan macam-macam kegiatan," tandas Said.

Ekonom senior Rizal Ramli, mengatakan, Menteri BUMN Rini Soemarno yang sudah ditolak DPR sejak dua tahun lebih, tetap aman. Kursinya tidak bergeser sedikitpun. Padahal, DPR juga merekomendasikan agar Jokowi menggantinya.


Di seluruh dunia, menteri semacam ini pasti dipecat, karena diboikot DPR. Bahkan, mantan Presiden Megawati Soekarnoputeri minta Rini diganti, namun ditolak Joko widodo, kata RR, sapaan akrab Rizal Ramli.

"Ternyata, Joko widodo mempertahankan Meneg BUMN Rini untuk sumber dana dan kampanye politik. Gitu kok beraninya ngaku-ngaku pemerintahan bersih ?? ujar mantan Menko Ekuin era Presiden Abdurrahman Wahid itu.

Masih terkait politisasi BUMN, Said Didu mengungkap cuitan di media sosial terkait jadwal pembagian jutaan paket sembako BUMN dalam rangka HUT Kementerian BUMN ke-21.

Baginya, jadwal tersebut sangatlah tidak lazim. Sebab, ada BUMN yang beroperasi di Pulau Sumatera tetapi membagikan sembako ke wilayah lain. Celakanya lagi, sembako rasa BUMN ini dibagikan menjelang pencoblosan Pemilu pada 17 April 2019. Di mana, paket sembako tersebut lebih banyak digelontorkan di Jawa Barat. "Sangat aneh, BUMN yang berlokasi di Sumatera tapi diminta bagi sembako di Jabar. Tujuan utamanya adalah Jabar. Rakyat Jabar mau disogok?" sambung Said.

Selanjutnya dia mengingatkan Menteri Rini untuk menghentikan bagi-bagi sembako menjelang pemilu ini. Lantaran bisa menimbulkan kegaduhan yang luar biasa. "Ibu sudah menjadikan BUMN sebagai alat politik. Ingat, BUMN adalah milik negara/rakyat bukan milik penguasa dan jelas bukan milik Ibu dan juga bukan milik presiden," tegasnya .

Masih ihwal kicauan Said di medsos, disebutkan urutan kampanye terselubung yang menyeret BUMN ke wilayah politik. Lazimnya, pembagian CSR BUMN yang dikoordinasikan Kementerian BUMN itu, diperuntukan sebagai bantuan bencana, pasar murah menyambut Hari Raya Keagamaan. "Sekarang kok ada pembagian sembako dari CSR dalam rangka Pilpres yang dibungkus dengan acara ulang tahun," tegas Said. [ipe]



Komentar

x