Find and Follow Us

Minggu, 15 September 2019 | 17:54 WIB

Diskriminasi Kelapa Sawit

RI Siapkan Firma Hukum Lawan Keputusan Eropa

Jumat, 19 April 2019 | 04:00 WIB
RI Siapkan Firma Hukum Lawan Keputusan Eropa
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah berencana menyiapkan firma hukum (law firm) untuk melawan diskriminasi kelapa sawit.

Nantinya akan diputuskan satu firma hukum yang akan membantu Indonesia melawan diskriminasi sawit UE di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

"Belum memilih. Kita konsultasi lah dengan mereka, siapa-siapa yang cakep, siapa yang tidak," ujar Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Menurut Oke, sudah ada lima firma hukum yang dipertimbangkan mendampingi Indonesia, salah satunya berasal dari Amerika Serikat (AS). Namun, pihaknya enggan merinci firma hukum tersebut secara lebih lanjut.

"Ada dari mana, tapi semua ada kantor perwakilannya di Belgia. Ada Sidley, PBJV, ada dari Amerika juga. Tapi nanti urutannya yang lima kita rapatkan," jelasnya.

Dalam konsultasi dengan firma hukum tersebut, pihaknya lebih banyak membahas substansi Delegated Act. Selain itu juga telah disiapkan sejumlah strategi untuk menggugat kebijakan Komisi UE tersebut.

"Ya kita konsultasi secara substansi, law firm yang tahu, mereka sudah pelajari, apa saja yang bisa kita gugat," jelas Oke.

Dia menambahkan, saat ini pemerintah telah menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk nantinya diberikan ke WTO terkait kelapa sawit. Firma hukum akan langsung bekerja begitu keputusan Eropa berlaku efektif pada 15 Mei 2019.

"Kita kan menunggu dulu, kita masih nunggu Delegated Act dipublish secara resmi. Itu perkiraan 15 Mei, setelah dipublish. Tapi kita udah lakukan persiapan-persiapan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengundang sejumlah menteri untuk membahas mengenai upaya perlawanan atas diskriminasi kelapa sawit yang dilakukan Komisi Uni Eropa (UE).

Di mana, Eropa mengklasifikasikan kelapa sawit Indonesia sebagai bahan bakar nabati tak berkelanjutan dan merusak lingkungan (Delegated Act).[jat]

Komentar

x