Find and Follow Us

Sabtu, 25 Mei 2019 | 01:19 WIB

Investasi Pasca Pilpres Bakal Tancap Gas Asal.....

Oleh : Indra Hendriana | Jumat, 19 April 2019 | 07:09 WIB
Investasi Pasca Pilpres Bakal Tancap Gas Asal.....
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Sejumlah pengamat meyakini pilpres 2019 bakal membawa pengaruh besar terhadap perekonomian Indonesia. Khususnya sektor investasi diprediksi bakal tancap gas.

Ekonom Asia Development Bank Institute, Eric Suganti mengatakan, ada fenomena bahwa investor di sektor riil dalam posisi wait and see menunggu hasil Pemilu 2019.

Kini, proses pencoblosan dalam pemilihan Umum Serentak 2019 telah berlangsung. Pemerintah meyakini iklim investasi akan segera tumbuh. "Berdasarkan pengalaman pemilu yang lalu, dunia usaha dan investasi itu selalu meningkat usai pemilu. Pengusaha kan melihatnya tidak sebentar, sejak reformasi sudah 5 kali pemilu. Empat kali pemilu sebelumnya, ekonomi selalu tumbuh setelah pilpres," ujar Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto.

Dia menambahkan bahwa pasca pemilu ini, akan banyak proyek yang segera berjalan yang telah diprogramkan pemerintah.

Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengutarakan harapan serupa. "Kita berharap setelah pemilu, orang akan fokus bagaimana pemerintahan yang terpilih nanti menjalankan program-programnya. Dan itu yang menimbulkan confident," katanya.

Sri Mulyani memberikan catatan bagaimana agar investasi bisa segera tumbuh. "Membutuhkan kebijakan yang responsif baik permasalahan ekonomi dunia maupun nasional. Selalu kombinasi keduanya. Di dalam negeri sendiri kondisinya seperti apa, hal-hal fundamental yang perlu diperbaiki, apakah itu infrastruktur, SDM, tata kelola, dan birokrasi," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Pengamat Kebijakan Publik, Sidik Pramono menggarisbawahi satu hal jika ingin invetasi bisa tumbuh pesat. Memang bukan hal baru namun sulit merealisasikannya, yakni kepastian investasi.

Dia berpendapat tingginya ketidakpastian di Indonesia karena seringkali suatu kebijakan berubah-ubah. "Banyak faktor yang dapat mengubah suatu kebijakan, namun di Indonesia saya melihat seringkali dikarenakan adanya pergantian pimpinan atau adanya kepentingan lain," ujar Sidik

Hal tersebut, menurut Sidik, membuat investor yang merujuk pada suatu kebijakan untuk menjalankan bisnisnya harus mengalami kerugian karena kebijakannya berubah dan tidak sejalan dengan rencana bisnis yang sudah disusun oleh investor. Contohnya seperti polemik yang terjadi di Pelabuhan Marunda antara PT. Karya Citra Nusantara (KCN) dengan BUMN, PT. Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Juniver Girsang, kuasa hukum dari PT. Karya Citra Nusantara (KCN) mengatakan bahwa banyak investor yang ingin berusaha di Indonesia merasa khawatir akan mengalami kerugian akibat dari ketidakpastian. "Apa yang dialami oleh KCN sungguh sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin kerjas ama yang sudah disepakati sejak lama dapat diubah seenaknya oleh KBN yang menjadi mitranya, bahkan sampai digugat. Ini merupakan bukti nyata dari buruknya iklim investasi di Indonesia." kata Juniver.

Juniver menambahkan bahwa mestinya, pengembangan pelabuhan Marunda ini sudah rampung sejak 8-9 tahun lalu. Namun, akibat polemik dan ketidakpastian yang dialami kliennya, jadi tertunda dan terlunta-lunta. [ipe]



Komentar

x