Find and Follow Us

Sabtu, 25 Mei 2019 | 01:32 WIB

Bangun Infrastruktur, Pemprov DKI Perlu Rp571 T

Senin, 22 April 2019 | 09:09 WIB
Bangun Infrastruktur, Pemprov DKI Perlu Rp571 T
(Foto: ist)

INILAHCOM, Jakarta - Pusat Informasi, Promosi dan Kerjasama Investasi (PIPKI) DKI Jakarta, menargetkan pembiayaan Rp571 triliun untuk infrastruktur.

Pembiayaan infrastruktur diarahkan berskema Kerja sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU), atau Public Private Partnership. Di mana,
Skema KPDBU adalah skema penyediaan infrastruktur yang dilakukan pemerintah daerah melalui kerjasama dengan badan usaha dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja sama yang memiliki jangka waktu relatif panjang, dimana terdapat pembagian alokasi resiko antara pemerintah daerah dan badan usaha.

"Saat ini PIPKI menawarkan setidaknya terdapat sembilan potensi proyek KPDBU yang dapat dijalankan di DKI Jakarta dengan target dan total estimasi kebutuhan pembiayaan infrastruktur publik Jakarta 2030, sebesar Rp.571 triliun" ujar Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Adapun kesembilan proyek yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta diantaranya, pengembangan jaringan rel MRT sepanjang 223 km senilai Rp214 triliun; pengembangan jaringan rel LRT 116 km senilai Rp 60 triliun; pengembangan panjang rute TransJakarta 149 km senilai Rp10 triliun; jaringan rel Elevated Loop Line 27 km senilai Rp27 triliun; penyediaan pemukiman 600.000 unit (fasilitas pembiayaan 30%) senilai Rp90 triliun; peningkatan cakupan air bersih hingga 100% penduduk DKI Jakarta senilai Rp27 triliun, peningkatan cakupan air limbah yang mencakup 81% penduduk DKI Jakarta senilai Rp69 triliun, revitalisasi angkutan umum (first and last mile transport) hingga 20.000 unit sebesar Rp4 triliun; serta pengendalian banjir dan penambahan pasokan air sebesar Rp70 triliun.

"Dengan begitu besarnya proyek infrastruktur tersebut maka kami menghadirkan Jakarta Investment Centre (JIC) untuk mendukung dan mendorong kegiatan investasi di Jakarta. JIC siap membantu para investor dalam proses pengajuan perizinan investasi hingga realisasi investasi di Jakarta atau end to end process. Selain perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta, struktur keanggotaan JIC juga melibatkan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta," kata Denny.

Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sri Bagus Guritno, mengatakan, skema umum KPDBU sebagai integrasi sumber pendanaan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran.

"Bappenas ditunjuk sebagai koordinator pengintegrasian sumber- sumber pendanaan proyek prioritas yakni, proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan," ujar Sri Bagus.

Sri Bagus menyatakan, skema KPDBU bukan bersifat privatisasi tetapi pengelolaan aset melalui konsensi. Dapat berupa kegiatan yang memiliki arus pendapatan atau tidak memiliki pendapatan.

Dirinya mengambil contoh proyek pembangunan fasilitas infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol, pembangunan rumah sakit, dan lain sebagainya pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan badan usaha melalui perjanjian perdata. [tar]

Komentar

x