Find and Follow Us

Jumat, 23 Agustus 2019 | 04:20 WIB

Serikat Tani Dukung Penolakan Izin Impor Bawang

Selasa, 23 April 2019 | 04:09 WIB
Serikat Tani Dukung Penolakan Izin Impor Bawang
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Keputusan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita menolak izin impor 100 ribu ton bawang putih kepada Perum Bulog, angin segar bagi para petani dan pengusaha.

Keputusan tersebut harus diselaraskan dengan komitmen dan penguatan produksi bawang putih di dalam negeri. "Saat ini kan istilahnya kita sedang menggenjot produksi agar lebih baik lagi. Apalagi pertumbuhan di daerah-daerah percobaan itu sudah bagus," ujar Ketua Umum Serikat Petani ndonesia, Henry Saragih, Jakarta, Senin (22/4).

Kata Henry, keputusan Mendag Enggartyasto telah seirama dengan upaya dan keinginan pemerintahan Joko Widodo dalam menciptakan kedaulatan pangan. Apalagi, para importir juga masih memiliki cadangan bawang putih untuk digunakan hingga beberapa waktu kedepan.

"Di pemerintahan Jokowi ini, prinsipnya adalah menciptakan kedaulatan pangan. Kita dorong supaya kita bisa memproduksi sendiri, dan itu sudah ada tanda-tandanya," ujarnya.

Untuk mendorong itu, dia mengusulkan agar setiap provinsi membuat program kepada dinas-dinas pertanian untuk menggencarkan tanam bawang putih.

Ekonom Universitas Sam Ratulangi, Agus Tony Poputra berpandangan senada. Pemberian izin impor komoditas tanpa menanam, dikhawatirkan dapat mematikan pertanian bawang putih nasional nantinya.

"Memang sebenarnya sudah betul. Si Bulog harus tanam dulu. Kalau impor semua kan susah tidak ada perkembangan bawang putih di Indonesia. Kemendag tidak salah dia konsisten. Dia (Mendag) mungkin mencoba menerapkan aturan secara konsisten tanpa pandang bulu," kata Agus, Senin (22/4/2019).

Ekonom Universitas Indonesia (UI), Yusuf Wibisono berpendapat, tindakan Kemendag menahan izin impor bawang putih untuk Bulog, merupakan keputusan yang tepat. Lantaran pemberian hak impor bagi Bulog tanpa wajib tanam 5%, Yusuf nilai bertentangan dengan cita-cita pemerintah untuk swasembada bawang putih pada 2021.

"Jadi memang harus dipaksa, harus ada pemaksaan, keberpihakan kebijakan secara afirmatif untuk mendorong swasembada bawang putih, antara lain dengan kewajiban tanam 5% dari impor," ujar Yusuf.

Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Sarman Simanjorang menilai, pemerintah harus mengendalikan harga bawang putih di pasaran terutama menjelang Ramadan. Maka dari itu, impor bawang putih sebaiknya disegerakan. Gejolak harga menjelang Ramadan perlu diantisipasi.

"Pemerintah harus menghitung secara cermat akan kebutuhan kita,sehingga dapat memberikan izin import tepat waktu kepada importir," ujarnya. [tar]

Komentar

x