Find and Follow Us

Kamis, 19 September 2019 | 18:55 WIB

Bayar BPJS tak Mampu, Jokowi Pindahkan Ibu Kota

Jumat, 3 Mei 2019 | 11:09 WIB
Bayar BPJS tak Mampu, Jokowi Pindahkan Ibu Kota
(Foto: ist)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Jawa, dinilai belum pantas. Sebaiknya perbaiki perekonomian dulu, seperti Malaysia di era PM Mahathir Mohammad.

Ekonom senior Rizal Ramli yang pernah menjadi anggota Kabinet Kerja menyarankan Jokowi belajar dari Malaysia yang sukses memintahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya. .

Kata Rizal, Mahathir sukses memindahkan ibu kota Malaysia lantaran perekonomian negeri jiran itu, dalam kondisi bagus. "Mahathir memindahkan ibu kota ke Putrajaya. Pak Mahathir bisa memindahkan ibu kota baru karena ekonominya memang bagus, infrastruktur sudah siap," ujar Rizal di Jakarta, Kamis (2/5/2019).

Menurut mantan Menko Kemaritiman ini, pemindahan ibu kota idealnya dilakukan ketika perekonomian Indonesia berada di level 8%. Sementara saat ini, perekonomian di bawah kepemimpinan Jokowi stagnant di kisaran 5%-an saja. "Jadi, kalau Mas Jokowi mau memindahkan Ibu Kota negara, maka pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan menjadi 8 persen terlebih dahulu," ungkapnya.

Selanjutnya mantan menko ekuin era Presiden Gus Dur membandingkan rencana pemindahan ibu kota berbiaya mahal dengan kesulitan keuangan yang dialami BPJS Kesehatan. Di mana, biaya untuk pemindahan ibu kota negara memerlukan biaya hingga Rp460 triliun.

"Untuk sehatkan keuangan BPJS aja enggak sanggup, kok mindahkan ibu kota negara. Pak Jokowi sing eling, bayar BPJS dulu. Naikkan dulu pertumbuhan ekonomi hingga di atas 5 persen. Naikkan gaji guru honorer dulu, baru bicara pemindahan ibu kota," ujar Rizal.[ipe]

Komentar

x