Find and Follow Us

Rabu, 26 Juni 2019 | 14:30 WIB

Lima Perusahaan tak Dapat Izin Ekspor, 1 Dicabut

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 6 Mei 2019 | 18:30 WIB
Lima Perusahaan tak Dapat Izin Ekspor, 1 Dicabut
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak - (Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian ESDM mencatat, progres enam perusahaan tambang terkait pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) belum sesuai target. Bahkan sudah ada yang rekomendasi izin ekspornya dicabut.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak mengatakan, rekomendasi izin ekspor mineral logam dengan kriteria tertentu atau Bauksit, milik PT Gunung Bintan Abadi (GBA) di Provinsi Kepri. Sementara lima perusahaan dihentikan sementara.

Namun, dia belum mau merincikan lima perusahaan yang rekomendasi izinnya dihentikan sementara. "Yang jelas (PT GBA) sudah dicabut, yang lainnya ada lima tapi penghentian sementara," ujar dia.

Menurut dia, lima perushaan itu saat ini masih dilakukan evaluasi ulang dalam capaian progres pembanguan smelter. Nah, bila dalam evaluasi hasilnya sudah penuhi target, maka perusahaan itu bisa mendapatkan rekomendasi izin ekspor lagi.

"Dia mempercepat (smelter) ngga usah permohonan lagi dari nol. langusng lanjut ajah," kata dia.

Menurut dia, ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam penerapan aturan. Sebab bila tidak, kedepan tentu perusahaan akan menyepelekan aturan.

"Ini harus tegas, ketika ada perusahaan yang bandel bandel kayak gini ya segera saja ekspornya dilarang. Tapi harus dimengerti kewajiban membnagun smelter itu terus," ujar dia.

Namun demikian, kata dia, pihaknya tidak semena-mena mencabut rekomendasi itu. Pihaknya baru mencabut bila perusahaan sudah diperingati tapi masih saja bandel, nah disitu ESDM melakukan pencabutan.

"Oleh karena itu bentuk pembinaan kita adalah melakukan pembinaan, teguran, penghentian sementara (rekomendasi izin ekspor), baru pencabutan," kata dia.

Adapun dalam Pasal 55 ayat 4 Permen ESDM nomor 25 tahun 2018 tentang verifikasi kemajuaan fisik pembangunan fasilitas permurnian didalam negeri yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan.

Di mana, kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian sebagaimana dimaksud harus mencapai paling sedikit 90 persen dari rencana kemajuaan fisik pembangunan fasilitas pemurnian yang dihitung secara kumulatif sampai 1 bulan berakhir izin yang diberikan.

Apabila progres tidak tercapai, maka berdasarkan pasal 55 ayat 7 Permen ESDM nomor 25 tahun 2018, Dirjen atas nama Menteri ESDM menerbitkan rekomendasi kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementeriaan Perdagangan, untuk mencabut persetujuan ekspor yang telah diberikan. [ipe]

Komentar

x