Find and Follow Us

Senin, 27 Mei 2019 | 17:32 WIB

DEN Dorong Pengembangan EBT, Kecam LSM Pengkritik

Senin, 13 Mei 2019 | 07:30 WIB
DEN Dorong Pengembangan EBT, Kecam LSM Pengkritik
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Sonny Keraf

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah berencana menghentikan impor solar dalam waktu dekat. Momentum optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan yang berdampak kepada penghematan belanja APBN.

"(Stop impor solar) Ide dan kebijakan yang cemerlang," kata Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Sonny Keraf kepada wartawan di Jakarta, Minggu (12/5/2019).

Mantan menteri lingkungan hidup yang kini menjabat anggota DEN dari unsur pemerhati lingkungan hidup ini, mengatakan, penghentian impor solar perlu didukung. Hal ini sempat disampaikan Menko Perekonomian Darmin Nasution yang bertekad menghentikan impor solar dan avtur pada Juni 2018.

"Sudah tepat jika Menko (bidang Perekonomian Darmin Nasution) dengan pesetujuan Presiden mendorong kebjakan ini. Dalam jangka pendek memang ada risikonya, tapi lebih bagus dalam jangka panjang," kata mantan Anggota DPR asal PDIP ini.

Kalau benar bisa dilakukan, kebijakan tersebut efektif dalam menyehatkan neraca perdagangan yang selama ini masih defisit. Langkah konkret menindaklanjuti rencana penghentian impor solar adalah segera membangun kilang pengolahan minyak mentah dalam negeri. "Faktor keseimbangan neraca perdagangan dan dampak lingkungan harus menjadi pertimbangan dalam menghitung risiko tersebut," ungkapnya.

Selanjutnya, kata Sonny, Kemudian, pemerintah harus berani memberi insentif dalam pengembangan energi terbarukan, termasuk pembangkit listrik, untuk memenuhi kebutuhan mobil listrik.

Terkait protes dari kalangan LSM lingkungan terhadap proyek pembangkit listrik energi terbarukan, Sonny sangat menyayangkannya. Menurutnya, LSM lingkungan sering melihat hanya pada satu aspek saja, misalnya konservasi ekosistem hutan dan keanekaragaman hayati.

"Padahal energi terbarukan, seperti PLTA dan geotermal, juga diperlukan untuk kepentingan lingkungan hidup, khususnya pengurangan emisi karbon dari bahan bakar fosil," katanya.

Dia meminta agar mereka yang kerap protes pada pengembangan energi terbarukan untuk mau duduk bersama mencari jalan tengah. "Agar kedua-duanya (energi terbarukan dan konservasi ekosistem) bisa jalan tanpa saling menegasi," katanya.

Saat ini sejumlah proyek PLTA sedang dibangun. Salah satunya adalah PLTA Batangtoru di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Proyek bertipe peaker itu bisa menghasilkan listrik hingga 510 MW dan menyangga hingga 15 persen saat beban puncak Sumatera Utara.

Ketika beroperasi pada 2022, PLTA Batang Toru akan menghemat solar pembangkit listrik tenaga diesel hingga US$400 juta atau Rp5,6 triliun per tahun.
Pembangkit itu juga dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 1,6 juta-2,2 juta metrik ton CO2 per tahun. Jumlah itu mencakup 4 persen dari target pengurangan emisi di sektor energi pada 2030.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyatakan, PLTA dan pembangkit listrik geotermal sangat diandalkan untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam produksi listrik nasional.

Jonan berharap, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus memberikan dukungan bagi pengembangan PLTA dan geothermal agar penggunaan energi terbarukan bagi pengendalian perubahan iklim bisa semakin meningkat.

Menurut Jonan yang langganan diperiksa KPK ini, PLTA dan geotermal menyumbang 10% untuk bauran energi terbarukan dalam produksi listrik nasional saat ini. Sementara, sumber energi terbarukan lainnya seperti panel surya, bayu, dan biodisel baru menyumbang 3%. Total porsi energi terbarukan dalam produksi listrik nasional, saat ini adalah 13%. [tar]

Komentar

x