Find and Follow Us

Jumat, 18 Oktober 2019 | 21:46 WIB

API Dukung Mekanisme Baru Lelang Proyek Panas Bumi

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 15 Mei 2019 | 11:12 WIB
API Dukung Mekanisme Baru Lelang Proyek Panas Bumi
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Asosiasi Panasbumi Indonesia (API) mendukung mekanisme terbaru terkait lelang empat blok panas bumi. Terdapat empat wilayah kerja panas bumi (WKP) yang dilelang pada Juli 2019.

Adapun empat blok itu ialah Telaga Ranu dengan cadangan 85 megawatt (MW) di Maluku Utara; Sembalun 100 MW di Nusa Tenggara Barat; Gunung Wilis 50 MW di Jawa Timur; Gunung Galunggung 160 MW di Jawa Barat.

Ketua Umum API Prijandaru Effendi mengatakan mekanisme lelang terbaru mirip dengan yang dilakukan pada lelang blok minyak dan gas bumi. Menurutnya pola tersebut sesuai dengan iklim investasi di panas bumi.

"Paling benar mekanisme seperti lelang di oil and gas yang dilihat mengenai komitmen kerja," kata Prijandaru di Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Adapun mekanisme lelang teranyar yakni peserta lelang harus menyetorkan jaminan lelang paling sedikit Rp 2 miliar untuk wilayah dengan cadangan terduga atau terbukti sama lebih besar atau sama dengan 100 MW dan Rp 1 miliar untuk cadangan di bawah 100 MW dalam jangka waktu pendaftaran.

Namun untuk WKP yang terletak di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat ditetapkan paling sedikit Rp 1 miliar. Selanjutnya terkait komitmen investasi, sesuai beleid tersebut, wajib disetorkan ketika lelang telah masuk tahap kedua.

Hal ini diatur dalam Pasal 34, di mana komitmen eksplorasi yang wajib disetorkan ditetapkan sebesar US$ 10 juta untuk proyek pembangkit listrik panas bumi dengan kapasitas lebih besar atau sama dengan 10 MW dan US$ 5 juta untuk proyek lebih kecil dari 10 MW.

Prijandaru menuturkan mekanisme teranyar ini berbeda dengan mekanisme lelang sebelumnya. Dia menyebut mekanisme lelang yang lalu hanya melihat pada harga listrik termurah. Padahal mekanisme harga murah itu belum tentu sesuai dengan cadangan yang ada. Cadangan panas bumi diketahui setelah ada kegiatan eksplorasi.

Selama ini dalam lelang hanya disebutkan sumber daya. Bukan cadangan panas bumi. "Kalau murah-murahan harga belum tentu sesuai karena belum punya data yang menunjang," ujarnya.

Pemerintah menargetkan kapasitas pembangkit listrik panas bumi (PLTP) bisa mencapai 7.241,5 MW pada 2025 sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Sampai tahun lalu, kapasitas terpasang pembangkit panas bumi tercatat sebesar 1.948,5 MW. Di 2019 ini, pemerintah menargetkan kapasitas terpasang ini akan meningkat menjadi 2.128,5 MW dan investasi panas bumi sebesar US$ 1,23 miliar. Indonesia sendiri memiliki sumber daya panas bumi mencapai 28.508 MWe dengan cadangan sebesar 17.435 Mwe. [ipe]

Komentar

x