Find and Follow Us

Kamis, 22 Agustus 2019 | 06:52 WIB

Bamsoet Ingatkan Pengusaha Wajib Bayar THR Pekerja

Rabu, 29 Mei 2019 | 07:09 WIB
Bamsoet Ingatkan Pengusaha Wajib Bayar THR Pekerja
Ketua DPR, Bambang Soesatyo - (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Tak sedang bercanda, Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengingatkan pengusaha agar segera membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja.

Selain kewajiban, kata Bamsoet, sapaan akrabnya, THR bisa mendorong daya beli serta berdampak kepada meningkatnya produktivitas perusahaan tersebut. "Jika THR dibayar sebelum H-7, para pekerja pasti akan senang sekali," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (28/5/2019).

Menurut politisi Golkar yang bakal melenggang ke Senayan lagi, apabila pekerja merasa senang dan termotivasi dalam bekerja maka ke depannya juga bisa meningkatkan produktivitas mereka.

Dirinya mengingatkan bahwa THR merupakan hak bagi para pekerja dan kewajiban bagi para pengusaha untuk memberikannya. Selain itu, hubungan antara para pekerja dan pengusaha juga harus harmonis serta keduanya juga tidak melupakan baik hak maupun kewajibannya masing-masing.

Sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat bidang ketenagakerjaan Labor Institute Indonesia, menyebut sejumlah modus perusahaan untuk menghindari kewajiban membayar THR. Salah satunya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Modus lain adalah melakukan penghentian sementara produksi, kemudian merumahkan para pekerja. Lalu mengontrak pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang masanya berlakunya habis tiga minggu sebelum Idul Fitri," kata Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga di Jakarta, Jumat (24/5/2019).

Labor Institute memperkirakan, di antara perusahaan industri manufaktur yang tersebar di kawasan Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang dan Depok (Jabotabeka) ada yang menggunakan cara-cara itu untuk menghindari kewajiban membayar THR.

Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, perusahaan wajib memberikan THR dan buruh atau pekerja berhak menerima THR.

Ketentuan itu menyebutkan bahwa perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerjanya paling lambat tujuh hari menjelang Lebaran. Pekerja dengan masa kerjanya satu bulan lebih sudah berhak mendapat THR tersebut.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administrasi sudah dengan jelas mengatur pengenaan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan, dari sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan gerak usaha, sampai penutupan usaha. [tar]

Komentar

Embed Widget
x