Find and Follow Us

Kamis, 22 Agustus 2019 | 06:55 WIB

DPR Berharap Pemerintah Awasi Pemberian THR

Oleh : Wahid Ma'ruf | Senin, 3 Juni 2019 | 08:17 WIB
DPR Berharap Pemerintah Awasi Pemberian THR
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari

INILAHCOM, Karawang - DPR menilai perusahaan di Indonesia relatif disiplin dan taat dalam membayar Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang lebaran 2019.

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dipimpin oleh Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mendapat informasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di Kabupaten Karawang cenderung semua berjalan dengan baik.

"Pentingnya melakukan pengawasan pemberian THR kepada pekerja untuk menjamin kesejahteraan pekerja terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Putih usai pertemuan dengan Kepala Disnakertrans Kabupaten Karawang beserta jajarannya dan APINDO Kabupaten Karawang, di Kantor Disnakertrans Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, seperti mengutip dari dpr.go.id.

Politisi Partai Gerindra itu berharap, pemerintah meningkatkan pengawasan pemberian THR dari perusahaan kepada karyawannya di berbagai daerah. Khusus di Kabupaten Karawang, jumlah pengawas di dinas tenaga kerja tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada.

"Dibutuhkan terobosan ke depan untuk bisa mendorong Kementerian Ketenagakerjaan segera berkoordinasi dengan Kementerian terkait pemenuhan tenaga pengawas di Dinas-Dinas Tenaga Kerja, sehingga bisa menjalankan fungsinya dengan baik, untuk mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada. Sehingga bisa mencegah terjadinya perselisihan antara hubungan industrial yang ada," kata Putih.

Putih menambahkan, memang ada dilematis dengan penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang begitu tinggi di Kabupaten Karawang. Di satu sisi kesejahteraan pekerja terpenuhi, tapi dari sisi kemampuan perusahaan ada beberapa perusahaan di Kabupaten Karawang bermasalah perihal pembayaran THR.

"Disampaikan oleh Kadisnakertrans Karawang, ada jenis-jenis perusahaan usaha tertentu saja yang berdampak terhadap upah minimum yang terlalu tinggi tersebut. Dan tentu harapan ke depannya, saat ini sedang dirancang untuk dilakukan pembagian wilayah terhadap jenis usaha. Sehingga peraturan terkait dengan upah minimum tidak disamaratakan terhadap semua jenis usaha," jelas Putih.

Komentar

Embed Widget
x