Find and Follow Us

Minggu, 15 September 2019 | 17:53 WIB

Sah, Kufpec Indonesia Jadi Operator Blok Anambas

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 11 Juni 2019 | 15:13 WIB
Sah, Kufpec Indonesia Jadi Operator Blok Anambas
(Foto: ist)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah resmi menandatangani kontrak Blok Minyak dan Gas Bumi (Migas) Anambas, Riau dengan Konsorsium Kufpec Indonesia (Anambas) B.V sebagai operator.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan, dari tanda tangan ini, operator memberikan bonus tandatangan senilai US$ 2,5 juta. Adapun blok ini dilelang reguler tahap I 2019 periode Februari-April 2019 dan telah diumumkan pemenangnya pada 7 Mei 2019.

"Namun untuk Wilayah Kerja Selat Panjang Senoro Energy dan Menara Global perlu waktu karena ada syarat administrasi," kata Djoko, di Jakarta, Senin (10/6/2019).

Dia merinci, total investasi Konsorsium Kufpec Indonesia (Anambas) B.V senilai US$ 35,2. Sementara komitmen pasti eksplorasi 3 tahun pertama, G & G, License purchase dan reprocessing data 3D 600 km2, dan 1 sumur eksplorasi.

Menurut dia, kontrak Anambas jangka waktunya 30 tahun, dengan kontrak bagi hasil Gross Split untuk Wilayah Kerja (WK) Anambas. "Siganture bonus US$ 2,5 juta, sebelum tanda tangan sudah bayar siganture bonus," ujar dia.

Diketahui, hingga saat ini terdapat 42 blok migas yang menggunakan skema gross split, dengan rincian blok hasil lelang sebanyak 16 blok, terminasi 21 blok dan amandemen sebanyak 5 blok.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 yang mengatur Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split, maka Kontraktor akan mendapatkan insentif pajak tidak langsung antara lain dibebaskan dari pemungutan bea masuk.

Pajak dalam rangka impor (PDRI), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas bahan-bahan, barang dan peralatan yang yang diimpor dalam rangka Operasi Minyak dan Gas Bumi, serta mendapat pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 100 persen sampai dengan dimulainya produksi komersial.

Selain insentif tersebut di atas, mengingat resiko dan modal investasi ditanggung oleh Kontraktor, maka dalam hal penghasilan setelah pengurangan biaya operasi masih terdapat kerugian, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 10 tahun.

Melalui Kontrak Bagi Hasil Gross Split ini, sesuai Peraturan Menteri ESDM No 52 Tahun 2017 yang merupakan revisi Peraturan Menteri ESDM No.8 Tahun 2017, apabila diperlukan, Menteri dapat memberikan tambahan split untuk membantu komersialisasi wilayah kerja pada saat POD untuk suatu tingkat keekonomian tertentu. [ipe]

Komentar

x