Find and Follow Us

Minggu, 25 Agustus 2019 | 01:52 WIB

Stabilitas Harga Pangan era Jokowi Redam Politik

Rabu, 12 Juni 2019 | 13:09 WIB
Stabilitas Harga Pangan era Jokowi Redam Politik
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Raya Idulfitri. Kondisi ini turun menstabilkan suasana politik pasca Pemilu 2019.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mengakui, stabilitas harga pangan ini berpengaruh terhadap stabilitas politik di tanah air menjelang perayaan Lebaran. Di mana, situasinya tetap aman dan terkendali setelah sempat memanas saat hasil Pemilu 2019 diumumkan. Saat puasa dan Lebaran, harga pangan diamati Anwar memang mengalami kenaikan. Tapi baginya kondisinya masih terbilang wajar. "Ada naiknya juga. Tapi bisa meredam situasi politik," tandasnya, Jakarta, Selasa (11/6/2019).

Pendapat serupa disampaikan Direktur Riset Lembaga Kajian Visi Teliti Saksama, Nugroho Pratomo. Dia memastikan, kenaikan harga pangan yang terjadi selama bulan Ramadan masih dalam konteks yang wajar karena ada peningkatan permintaan. Meski begitu, baginya, pemerintah tetap berhasil mengendalikan kenaikan harga pangan. "Memang, ada kenaikan. Tapi, masih dalam konteks wajar karena ada peningkatan permintaan. Kalau dalam data BPS, kenaikan harga pangan terjadi pada Juni 2019," kata Nugroho.

Menurut dia, kestabilan harga dan ketersediaan pangan ini telah memberikan iklim yang sejuk pada situasi politik Indonesia. Ini tak lepas dari kinerja Kementerian Perdagangan yang mampu menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga yang relatif stabil. "Isu ketersediaan pangan pada dasarnya merupakan salah satu isu yang cukup sensitif. Bagusnya hal ini memperoleh perhatian pemerintahan Jokowi," jelasnya.

Dia memandang, kemampuan pemerintah memenuhi ketersediaan pangan, memperkuat legitimasi pemerintahan Jokowi menjelang periode keduanya. Apalagi keberhasilan pemerintahan Jokowi mengendalikan harga kebutuhan pokok selama bulan suci Ramadan ini tak hanya terjadi di tahun 2019 saja. Situasi serupa terjadi pada tahun sebelumnya.

Nugroho mencatat, 3 tahun berturut-turut perayaan Idul Fitri, harga bahan pokok bisa dikendalikan. "Namun khusus tahun 2019, hal tersebut menjadi lebih istimewa karena bertepatan dengan masa kampanye politik. Harga stabil maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan Jokowi sekali lagi terbukti berhasil mengendalikan harga kebutuhan pokok selama Ramadan dan menjelang Idulfitri," kata Nugroho.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijana juga mengakui akan kestabilan harga pangan ketika bulan suci Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah. Hal tersebut, diketahuinya dari hasil kunjungan yang dilakukan anggota dewan di beberapa pasar.

Meski stabil, Azam melanjutkan, daya beli masyarakat lebih rendah dibandingkan saat Ramadan dan Lebaran 2018. Diakuinya, situasi ini secara tak langsung berpengaruh dengan stabilitas politik Indonesia.

Stabilitas harga pangan ini terutama bisa meredam gejolak politik pascapengumuman pemenang Pemilu oleh KPU pada 21 Mei 2019. "Sebab, stabilitas pangan goyang. maka akan menaikkan eskalasi politik. Tapi buktinya tidak, masyarakat tenang," katanya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, harga-harga kebutuhan pangan terkendali dan stabil sepanjang Ramadan hingga Lebaran 2019. Pemerintah berupaya menjaga ketersediaan pasokan menjadi salah satu alasan kestabilan harga-harga pada periode ini, meski terdapat peningkatan permintaan. "Ketersediaan dan pengendalian harga akan terus berlangsung sampai sepanjang tahun. Kita betul-betul membuat keseimbangan suppy and demand," kata Enggar.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menilai, terjadinya kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. tetap terjadi jelang Lebaran. Namun kenaikannya masih dalam batas rasional.

"Dalam kondisi Ramadan dan menjelang Lebaran, distribusi menjadi kunci. Banyak yang mau lebaran di kampung, kemudian para pedagang juga banyak mudik. Pasti efeknya ke harga-harga yang kemudian naik. Ada semacam ongkos lebaran yang harus dibebankan ke konsumen," ujar Tulus.

Tulus mengatakan, upaya pemerintah sudah cukup baik meski belum maksimal. Demi mengendalikan harga saat Ramadan dan Idulfitri, kata dia, pemerintah ke depannya harus menata jalur distribusi. [tar]

Komentar

x