Find and Follow Us

Jumat, 19 Juli 2019 | 05:23 WIB

Menhub Ingin Proyek Pelabuhan Marunda Tetap Jalan

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Kamis, 20 Juni 2019 | 04:06 WIB
Menhub Ingin Proyek Pelabuhan Marunda Tetap Jalan
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya ingin proses pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara tetap berjalan untuk menopang kegiatan kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Harapan saya tetap berjalan, supaya tidak ada stagnan," kata Budi Karya di Jakarta, Rabu (19/6/2019).

Menurut dia, keberadaan Pelabuhan Marunda untuk melayani bongkar muat produk curah seperti batu bara, komoditas cair dan lain-lainnya. Sehingga, dapat mengurangi beban yang ada di Tanjung Priok karena sudah terlalu padat.

"Ini dapat mengurangi tekanan terhadap Tanjung Priok," ujarnya.

Oleh karena itu, Budi menginginkan ada rekonsiliasi antara pemegang saham yang saat ini sedang dalam proses peradilan agar pembangunan Pelabuhan Marunda tidak berhenti.

"Pelabuhan tetap berjalan, kami nunggu keputusan dari pengadilan saja. Harapan saya ada rekonsiliasi di antara mereka, ada take and give," tandasnya.

Untuk diketahui, Pelabuhan Marunda dioperasikan oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang merupakan anak perusahaan dari PT Kawasan Berikat Nasional (KBN) dan PT Karya Tekhnik Utama (KTU).

Pembangunan Pelabuhan Marunda kini menuai polemik berlarut-larut. Hal ini bermula saat KTU memenangkan tender pengembangan kawasan Marunda yang digelar KBN pada 2004.

Setahun kemudian, KTU dan KBN bersepakat membentuk anak perusahaan dengan restu Kementerian BUMN dan Gubernur DKI Jakarta dengan komposisi saham KBN 15 persen berupa goodwill yang tidak akan terdelusi dan KTU 85 persen. Proyek pembangunan infrastruktur tol laut KCN dari awal di sepakati Non APBN/APBD.

Masalah muncul setelah pergantian direksi pada November 2012 usai Posisi Direktur Utama beralih dari Rahardjo ke Sattar Taba. KBN meminta revisi komposisi saham yang akhirnya disepakati menjadi 50:50.

Namun, KBN tak mampu menyetor modal hingga batas waktu yang ditentukan karena ternyata tidak diizinkan oleh Kementerian BUMN dan Pemda DKI Jakarta sebagai pemilik saham KBN.

Kejadian setelahnya, KBN malah tetap menganggap memiliki saham 50 persen di KCN. Tak hanya itu, KBN juga mengirimkan surat penghentian pembangunan pelabuhan marunda kepada KCN dan berlanjut pada gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan konsesi.[jat]

Komentar

x