Find and Follow Us

Jumat, 19 Juli 2019 | 05:44 WIB

Bankir Senior Nilai Jual Beli NPL Hal yang Lumrah

Selasa, 25 Juni 2019 | 19:08 WIB
Bankir Senior Nilai Jual Beli NPL Hal yang Lumrah
(Foto: Ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kenaikan kredit bermasalah alias Non Performing Loan (NPL) gross perbankan pada Februari 2019 sebesar 2,59%. Bulan sebelumnya mencapai 2,56%.

Rasio NPL bersih juga meningkat dari 1,13% menjadi 1,17% pada periode yang sama. Beberapa analis berpendapat peningkatan ini dikarenakan perlakuan terhadap pinjaman yang telah direstrukturisasi.

Glenn M Yusuf, bankir senior yang juga mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berpendapat, NPL masih menjadi masalah utama bagi Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Penyebab paling sering adalah kegagalan bank mengidentifikasi serta memberikan keputusan debitur mana yang pantas dan mampu diberikan pinjaman. Pemicu lainnya adalah ketidakpastian ekonomi global, serta nilai tukar yang tidak stabil.

"NPL merupakan tantangan besar bagi bank untuk memperoleh keuntungan sekaligus untuk dapat memberikan pinjaman kepada debitur lain. Ujung-ujungnya, hal tersebut akan berdampak negatif terhadap ekonomi nasional. Untuk itu, sektor perbankan Indonesia membutuhkan dukungan untuk menjaga stabilitasnya," ujar Glenn, Jakarta, Selasa (25/6/2019).

Kata Glenn, pemerintah harus melindungi kepentingan kreditur, baik yang lokal maupun dari negara lain, yang bersedia membantu bank memulihkan neraca keuangan mereka, serta menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. "Bagaimanapun, uang harus dibuat betah dirumah dengan cara menciptakan iklim investasi yang aman dan nyaman, serta memberikan imbal hasil yang menarik. Dan yang tidak kalah penting juga adalah kita harus mampu memberikan kepastian hukum," tambah Glenn.

Piter Abdullah, ekonom Center of Reform on Economic (CORE), mengatakan, reformasi sistem hukum di sektor bisnis diperlukan untuk membangun kepercayaan investor, khususnya investor luar negeri. Dia mendukung gagasan bahwa reformasi saat ini hanya dilakukan dengan setengah hati.

Piter ingin melihat pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang menjamin sistem hukum sehingga dapat memberikan kepastian lebih besar kepada investor, termasuk upaya-upaya untuk menyelesaikan perselisihan secara adil.

"Tanpa kepastian hukum, saya khawatir semakin banyak investor akan berpikir dua kali sebelum masuk ke Indonesia. Agar perekonomian kita tumbuh, Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar. Dengan aliran dana yang besar, mungkin akan ada riak-riak kecil terjadi, itu normal," paparnya.

Apabila terjadi perselisihan bisnis, kata dia, perlu diselesaikan dengan proses yang adil melalui lembaga peradilan yang kuat dan kredibel. Sistem hukum harus bersih dari kepentingan yang bengkok, serta praktik ilegal jual beli keputusan. "Hukum harus ditegakkan tanpa memihak. Sayangnya, ini belum terjadi, utamanya dalam proses peradilan niaga, "tutup Piter.

Informasi saja, Molucca S.a.r.l, kreditur yang berbasis di Luxembourg, saat ini menghadapi tuntutan hukum dari PT Pelita Cengkareng Paper (PCP). Muasal perkara ini, pinjaman yang diberikan Bank Permata kepada PCP pada 2013 berbentuk modal kerja dengan jaminan untuk mendirikan pabrik kertas di Subang, Jawa Barat.

Dalam perjalanan, PCP mengalami banyak masalah operasional sehingga tidak mampu membayar pinjaman sekitar Rp413 miliar. Hingga saat ini, jumlah pinjaman pokok beserta bunga membengkak menjadi Rp512 miliar. Pada 2017, Bank Permata menjual pinjaman PCP ke Molucca karena perusahaan dalam kesulitan keuangan. Penjualan kredit bermasalah oleh Bank Permata bertujuan untuk membantu bank mengembalikan neraca keuangannya sehingga mampu melanjutkan aktivitas penyaluran kredit kepada perusahaan lain.

Sekali lagi, penjualan pinjaman bermasalah kepada kreditur merupakan praktik yang lazim dilakukan di Indonesia dan di seluruh dunia

Selanjutnya, Molucca mengakuisisi portofolio pinjaman bermasalah PCP yang dijual, dialihkan dan ditransfer dari Bank Permata. Di mana, penjualan, pengalihan, dan pemindahan hak atas portofolio kredit bermasalah kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru, adalah praktik yang lazim di Indonesia dan seluruh dunia.

Molucca berupaya bekerja sama dengan PCP demi meningkatkan kinerja operasional, sekaligus merestrukturisasi modal PCP sehingga mampu mendukung kelangsungan operasional PCP jangka panjang.

Pada April 2018, Molucca terpaksa mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk merestrukturisasi utang dan memperbaiki arus kas operasional, sehingga diharapkan PCP dapat membayar pinjaman pokok berikut bunga dengan lebih stabil.

Sayangnya, direksi PCP merespon niat baik tersebut dengan mengajukan gugatan perdata tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai upaya untuk menggunakan sistem hukum guna menghindari kewajiban pembayaran utang kepada Molucca.

"Sebenarnya, ini adalah kasus yang sangat sederhana. Justru PCP mencoba membuat proses transaksi pinjaman ini seolah lebih rumit menggunakan serangkaian klaim yang tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum. Faktanya adalah, mereka terus gagal dalam membayar utang mereka ke Molucca. Di masa lalu, PCP juga telah menolak upaya-upaya rasional untuk merustrukturisasi utang mereka. Kami menduga PCP memilih untuk menggunakan sistem hukum untuk berkilah demi menunda kewajiban hukum mereka," ujar Kalesta Fong, perwakilan Molucca dalam pernyataannya. [tar]



Komentar

Embed Widget
x