Find and Follow Us

Minggu, 15 September 2019 | 14:08 WIB

Tak Jual Solar Subsidi, AKR Diusulkan Kena Sanksi

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 26 Juni 2019 | 15:55 WIB
Tak Jual Solar Subsidi, AKR Diusulkan Kena Sanksi
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Asosiasi Pengamat Energi Indonesia (APEI) menyesalkan langkah PT AKR Corporindo yang tidak menjual solar bersubsidi. Hal ini sudah terjadi sejak 12 Mei 2019.

Berhentinya penjualan solar subsidi itu, menunjukan AKR tidak profesional, serta perusahaan tidak mengindahkan tugas yang diamanatkan pemerintah. Yakni menyediakan solar subsidi yang sangat dibutuhkan orang banyak. "Jumlah kuota yang didapatkan AKR itu tidak sedikit yaitu sebesar 234.000 KL," kata Sofyano Zakaria dari APEI, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Kata dia, tindakan AKR tergolong dalam wan prestasi yang mestinya berdampak hukum. Dengan mendapat izin penugasan berdasarkan proses tender disimpulkam bila AKR mampu menyalutkan BBM jenis subsidi selain Pertamina sebagai BUMN yang diberikan penugasan sesuai pasal 66 ayat 1 UU No 19 tahun 2003.

"Syarat untuk mendapatkan penugasan penyaluran solar subsidi tidak mudah. Dimana salah satunya harus memiliki fasilitas penyimpanan dan hanya tiga badan usaha yaitu Pertamina, AKR dan TWU," kata dia.

Dengan begitu, dia meminta pemerintah memberikan sanksi kepada AKR karena melawan program distribusi BBM satu harga pemerintah sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri ESDM No 36 tahun 2016 tentang percepatam BBM satu harga.

Kementerian ESDM sebelumnya memberi sari AKR Corporindo untuk membeli solar dari Pertamina. Hal ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan AKR harus mengimpor solar lalu menjual dengan skema harga subsidi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Djoko Siswanto menjelaskan AKR membeli solar subsidi tersebut dari Pertamina memakai hitungan formula BBM yang ada. Ia juga menjelaskan dengan harga formula maka setidaknya AKR bisa mendapatkan margin keuntungan karena tidak perlu terbebani dengan ongkos impor. "Kan ada formula, kalau AKR mau, membeli minyak dengan harga formula itu saja ke Pertamina," ujar Djoko di Kementerian ESDM, Senin (24/6/2019).

Lagipula, kata Djoko saat ini Pertamina sendiri juga sudah bisa memproduksi solar sendiri. Djoko menjelaskan, apabila produksi pertamina dalam negeri bisa diserap oleh AKR, tentu hal ini merupakan keuntungan dan efisiensi kedua belah pihak. "Iya kan selama pertamina kelebihan produksi, dia beli ke pertamina dong, masa beli dari luar, produksi dalam negeri ada," ujar Djoko.

Djoko menjelaskan pihak AKR pun sudah meminta untuk pemerintah memfasilitasi pembahasan ini dengan Pertamina. Djoko menjelaskan pemerintah akan mengatur waktu untuk pertemuan ini. "Ya nanti kami atur, kemarin ini memang belum sempat. Makanya mereka minta tolong difasilitasi," ujar Djoko.

PT. AKR Corporindo sejak 12 Mei kemarin tak lagi menjual solar bersubsidi di seluruh SPBU nya. Alasannya, tak lain karena formula harga BBM yang diubah oleh pemerintah dinilai perusahaan kurang pas.

"Kita sudah sampaikan ke BPH Migas, harga jual solar tidak sesuai keekonomian. Formual harga BBM kurang pas," ujar Direktur AKR Corporindo Suresh Vembu saat dihubungi, Rabu (19/6).

Suresh juga menjelaskan keputusan ini diambil perusahaan karena mengingat ongkos distribusi untuk penyaluran solar yang merupakan aspek penting. Namun, ia tidak merinci apakah AKR akan melanjutkan penjualan solar setelah membahas lebih lanjut dengan pemerintah.

Suresh hanya menjelaskan perusahaan tetap menjual solar ke industri dan solar non subsidi seperti sebelumnya. Hanya saja, untuk solar subsidi, perusahaan memutuskan untuk tidak menjual lagi. "Kami tetap jual solar ke industri dan solar non subsidi. Tapi untuk sementara AKR ga jual solar subsidi di SPBU dan SPBN," ujar Suresh. [ipe]



Komentar

x