Find and Follow Us

Kamis, 22 Agustus 2019 | 06:56 WIB

SKK Migas Patahkan Lapindo Soal Utang Pemerintah

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 26 Juni 2019 | 19:26 WIB
SKK Migas Patahkan Lapindo Soal Utang Pemerintah
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Cost Recovery atau pengembalian biaya atas pencarian minyak dan gas bumi (Mogas) Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya senilai US$ 138,23 juta setara dengan Rp1,9 triliun. Dana ini diklaim oleh Lapindo sebagai piutang pemerintah.

Menanggapi hal ini, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan, pemerintah tidak memiliki hutang ke Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya senilai US$138,23 juta.

Menurut Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher, utang yang dianggap Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya, merupakan Unrecovered Cost atau biaya penggantian kegiatan pencarian minyak dan gas (migas) (cost recovery) ke operator oleh negara bukan sebuah utang pemerintah.

"Atas unrecover cost tersebut masih subject to be audit," kata Wisnu, di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Menurut Wisnu, pembayaran cost recovery dari negara ke operator Wilayah Kerja Migas, harus sesuai dengan kontrak Kerjasama yang telah disepakati antara Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya, dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

"Hanya bisa dibayarkan dari hasil operasi dengan jangka waktu sesuai kontrak WK Brantas," ujar dia.

Nah, mekanisme pembayaran biaya tersebut, dilakukan sepanjang ada produksi dari wilayah kerja, dibatasi jangka waktu kontrak wilayah kerja atas pendapatan yang diperoleh.

"Mekanisme nya, sepanjang ada produksi dari WK tersebut dengan dibatasi jangka waktu WK, atas pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk bayar unrecover cost, yang nilainya akan subject to be audit," kata dia.

Sebelumnya Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya yang akan membayar utang ke pemerintah, atas dana antisipasi untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan warga yang terdampak luapan lumpur Sidoarjo sebesar Rp773,3 miliar.

Untuk meluniasi utang tersebut, Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo Jaya masih menunggu dana cost recovery kepada pemerintah sebesar US$ 138 juta atau Rp1,9 triliun dibayar.[jat]

Komentar

x