Find and Follow Us

Kamis, 22 Agustus 2019 | 06:52 WIB

Banyak Rumah Makan di Solo Pakai LPG Subdidi

Kamis, 27 Juni 2019 | 14:27 WIB
Banyak Rumah Makan di Solo Pakai LPG Subdidi
(Foto: Inilahcom)

INILAHCOM, Solo Inspeksi mendadak (sidak) LPG subisidi 3 Kg kembali digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Solo bersama PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV Jawa Tengah-DI Yogyakarta dan Kepolisian Solo.

Sidak dilakukan pada Kamis (27/6/2019) di sejumlah rumah makan yang berlokasi di Kota Solo, Jawa Tengah. Hasilnya, rata-rata konsumsi LPG bersubsidi 3 kg lebih dari 300 tabung setiap minggu. Atau setara 3,6 Metric Ton (MT) per bulan dari beberapa rumah makan dan restoran yang dijumpai di Kota solo.

Hal ini diperjelas oleh Sales Executive LPG Pertamina MOR IV wilayah Soloraya, Adeka Sangtraga, bahwa jumlah tersebut cukup menguras kuota yang diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu di wilayah Kota Solo.

"Saat ini, konsumsi LPG terutama yang bersubsidi di Kota Solo mencapai 2.300 MT per bulan. Atau setara dengan 760 ribu tabung setiap bulan, jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat," kata Adeka.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 104 tahun 2007 dan Peraturan Menteri ESDM no.26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg, usaha yang tergolong menengah ke atas tidak lagi diperbolehkan menggunakan LPG subsidi tersebut.

Menurut Pjs Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR IV, Arya Yusa Dwicandra, klasifikasi masyarakat atau usaha yang berhak menggunakan LPG 3 kg sudah jelas dituangkan dalam peraturan-peraturan tersebut.

"Pertamina bersama pemerintah daerah terus menghimbau masyarakat untuk menggunakan LPG bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bila memang merasa tidak miskin maka jangan menggunakan LPG 3 kg yang merupakan hak saudara kita yang kurang mampu", ujarnya.

Arya menambahkan, bahwa saat ini Pertamina telah menyediakan LPG non subsidi seperti bright gas 5,5 Kg dan 12 Kg untuk digunakan bagi masyarakat mampu. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina diberikan tugas Public Service Obligation (PSO) oleh Pemerintah untuk mendistribusikan LPG 3 kg bersubsidi. Pertamina bersama pemerintah daerah dan jajaran aparat keamanan berupaya secara maksimal untuk mengawasi distribusi LPG 3 kg bersubsidi tersebut.

"Kami dari Pertamina juga mengajak masyarakat untuk terus mengawasi pendistribusian LPG bersubsidi yang beredar agar distribusi LPG bersubidi tersebut menjadi tepat sasaran", tutup Arya. [ipe]

Komentar

x