Find and Follow Us

Rabu, 16 Oktober 2019 | 01:03 WIB

Begini Cara Pemerintah Capai Target 23% EBT

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 1 Juli 2019 | 20:10 WIB
Begini Cara Pemerintah Capai Target 23% EBT
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan pada Dirjen Ketenagalistrikan KESDM, Wanhar bilang, guna mendukung Energi Baru Terbarukan (EBT) dan bauran energi 23% ditempuh dengan berbagai cara.

Diantaranya bisa dilakukan penambahan pembangkit tenaga listrik yang bersumber dari energi terbarukan di luar rincian RUPTL PLN 2019-2028 sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga listrik setempat.

Sementara terkait dengan komitmen komposisi EBT untuk bauran energi tahun 2025 sebesar 23%, Wanhar merinci target tersebut akan dipenuhi melalui PLTA 10,4%, dan PLTP dan EBT lainnya sebesar 12,6%.

"Melalui RUPTL 2019-2028 PT PLN (Persero), Kementerian ESDM telah menginstruksikan PLN agar terus mendorong pengembangan energi terbarukan. Dalam RUPTL terbaru ini, target penambahan pembangkit listrik dari energi terbarukan hingga 2028 adalah 16.765 MW," kata Wanhar, Jakarta, Senin (1/7/2019).

Menurut dia, peluang Pengembangan EBT di Indonesia masih terbuka. Beberapa kondisi yang memperlihatkan peluang tersebut adalah Rasio elektrifikasi di daerah Timur Indonesia masih bisa ditingkatkan; harga solar panel yang akan semakin kompetitif

Kemudian, pembangunan PLTB skala kecil cocok di daerah kepulauan; Feedstock (untuk biomass/biogas) masih melimpah di beberapa daerah; Keterlibatan masyarakat dalam penyediaan feedstock Penerapan teknologi mesin diesel dengan Bahan Bakar Nabati (BBN). "Tidak hanya itu, proyek hidro masih efisien sehingga tarif di sekitar BPP dapat diterima," ujar dia.

Bahkan, perjanjian jual beli tenaga listrik panas bumi dilakukan setelah ada cadangan terbukti/hasil eksplorasi peningkatan penerasi EBT melaluai smart grid dan control system. Dengan begitu, dia yakin target itu bisa tercapai.

Namun begitu, pengembangan EBT juga menghadapi beberapa tantangan, seperti BPP di beberapa wilayah Indonesia yang sudah relatif rendah. Sehingga harga keekonomian pembangkit EBT umumnya di atas BPP. Beberapa daerah memiliki install capacity yang kecil sehingga pembangkit EBT intermittent (PLTS dan PLTB) hanya mendapatkan porsi/kuota MW yang kecil.

Sebaliknya, ada juga daerah yang sulit menerima EBT karena alasan sudah terjadi over supply. Selain itu daerah yang memiliki potensi energi yang baik relatif sedikit, namun dengan harga merujuk ke BPP dirasa kurang menarik bagi pengembang. Di luar itu, biaya eksplorasi (PLTP) terutama untuk drilling yang cukup besar ternyata, rasio tingkat keberhasilannya kecil.

Sampai saat ini, kata dia, Pemerintah sudah menandatangani beberapa komitmen terkait pengembangan EBT. Dalam Progres IPP PPA Tahun 2017-2018 terdapat 75 kontrak yang sudah melakukan penandatanganan pembangkit EBT (PPA) dengan rincian 7 tahap COD, 32 tahap konstruksi, dan 36 dalam proses persiapan financial close.

Sekedar diketahui, untuk mendukung pengembangan EBT dan untuk memenuhi tercapainya Bauran Energi 23% sesuai dengan kebijakan energi nasional di tahun 2025, Pemerintah telah menerbitkan beberapa kebijakan antara lain.

Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Dan, Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Tenaga Surya Atap Oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kepmen ESDM No. 39 K/20/MEM/2019 tentang Pengesahan RUPTL PLN 2019-2028. [ipe]

Komentar

Embed Widget
x