Find and Follow Us

Rabu, 16 Oktober 2019 | 01:04 WIB

Gaduh BPNT, Buwas Ancam Mundur Mencoreng Jokowi

Kamis, 4 Juli 2019 | 04:07 WIB
Gaduh BPNT, Buwas Ancam Mundur Mencoreng Jokowi
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengancam mundur apabila Kementerian Sosial (Kemensos) mengambil alih 100% penyaluran beras Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dikiritisi DPR dan pengamat.

Ancaman yang dikemukan Buwas, sapaan akrab Budi Wasesi, terkesan emosional yang kental ego sektoral. Seyogyanya, Buwas sebagai pejabat publik tidak bersikap demikian.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang komaruddin mengatakan, seluruh program pemerintah seharusnya bisa dibicarakan di internal terlebih dahulu, supaya tidak menjadi kontroversi di masyarakat.

Jika terus ribut, dikatakan Ujang, terkesan koordinasi dan komunikasi di antara kementerian dan lembaga negara lainnya, sangat jelek. Efeknya, citra pemerintah dan Presiden Jokowi menjadi tercoreng. "Citra pemerintah jelek. Lembaga yang seharusnya mensejahterakan rakyat tetapi malah ribut sendiri. Harusnya Pak Buwas evaluasi diri dulu, baru mengkritik lembaga yang lain," kata Ujang, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Ujang menyarankan Buwas sebaiknya fokus menyelesaikan permasalahan internalnya, yakni kelebihan stok beras di gudang Bulog. Jika beras di gudang tidak berlebih, tentu saja tidak akan menimbulkan masalah.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mengingatkan Buwas agar tidak emosional dalam merespon kebijakan yang dikhususkan untuk kepentingan masyarakat miskin. "Saya ingin mengingatkan jangan terlalu emosional dalam menyelesaikan masalah ini. Ini bisa dibicarakan dengan kepada dingin," sindir Ace ketika dimintai pendapatnya terkait ancaman mundur Buwas.

Dikatakan Ace, program BPNT yang dijalankan Kemensos, sangat bermanfaat sekaligus memberikan solusi kongkrit bukan hanya untuk rakyat kecil, tetapi juga untuk Perum Bulog. Di mana, Perum Bulog bisa mensuplai 70% dari 30% kebutuhan beras yang dibutuhkan untuk program BPNT. Artinya, Kemensos ada iktikat baik untuk membantu masalah beras di Bulog.

Yang perlu diingat, jelas Ace, program BPNT harus dimaknai untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Dengan dana BPNT itu, masyarakat bisa memilih dan leluasa mengkonsumsi kebutuhan dasar bukan hanya beras tetapi ada juga telur, susu dan kebutuhan lainnya.

Ace mengatakan, masalah beras yang acapkali membuahkan kritikan terhadap Perum Bulog, seharusnya tidak dibiarkan terus terjadi. "Masa beras yang ngendap itu diserahkan ke masyaraat. Masyarakat jangan sampai dicecoki oleh kelebihan stok beras bermasalah dan kualitasnya kurang memadahi," katanya.

Selanjutnya dia menyarankan agar masalah ini diselesaikan dengan musyawarah. Baik Kemensos maupun Perum Bulog perlu duduk satu meja untuk mendapatkan sebuah kesepakatan. "Duduk bersama lagi dengan Mensos membicarakan mencari jalan keluarnya, bukan malah ke ruang publik," kata Ace.

Pandangan senada didampaikan Direktur Ekesekutif Indef (Institute for Development of Economics and Finance), Enny Sri Hartati, koordinasi antara Perum Bulog dengan Kemensos dalam menjalankan program BPNT atas Rastra perlu ditingkatkan. "Harusnya masalah ini bisa diselesaikan internal pemerintah, lakukan koordinasi antar pemerintah," ujar Enny.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi ikut menanggapi permasalahan antara Perum Bulog dengan Kemensos, terkait implementasi program BPNT. Jika pemerintah konsisten dengan era digital ekonomi, maka BPNT adalah sebuah kenisyaaan yang tak mungkin dihindari, bahkan merupakan instrumen yang efektif.

Selain itu BPNT merupakan program yang akuntabel dan transparan, sejalan dengan upaya memberantas praktif koruptif dan kolutif dan dari sisi konsumen jelas merupakan dimensi kuat untuk perlindungan konsumen, karena konsumen punya hak untuk memilih bantuan pangan dengan kualitas yang baik dan dengan harga yang terjangkau.

BPNT merupakan hal yang sangat relevan dengan penjaminan hak konsumen, sebagaimana mandat UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Seharusnya Bulog bersinergi dengan kemenkos. Karena program BPNT ini, efektif menjamin orang miskin bisa mendapatkan beras berkualitas baik. YLKI meminta seharusnya pemerintah mengedepankan kepentingan publik yang lebih luas," paparnya.

Mengingatkan saja, Budi Waseso menyatakan siap mundur dari jabatan Direktur Utama Perum Bulog. "Saya janji kalau itu (penyaluran beras BPNT) bisa diambil alih oleh Menteri Sosial, 100 persen, saya mundur dari Direktur Utama Bulog. Selesai tugas saya, pengabdian saya selesai karena sudah ada yang bisa mengabdikan yang lebih baik dari saya," tegasnya, Selasa (2/7/2019).

Sikap Buwas ini merupakan bentuk protes terkait penyaluran beras BPNT yang merupakan pengalihan dari Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra). Bagi Buwas, perubahan skema penyaluran itu membuat distribusi beras dari gudang Bulog terkendala. "Beras Bulog tidak keluar. Tidak bisa suplai, kalau kami tidak bisa suplai, maka berarti serapan Bulog akan berhenti," katanya. [tar]

Komentar

x