Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 18:33 WIB

Kamil: Lelang Wajib Berkualitas, Bukan Termurah

Jumat, 5 Juli 2019 | 02:29 WIB
Kamil: Lelang Wajib Berkualitas, Bukan Termurah
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengingatkan, lelang pengadaan barang dan jasa di sektor konstruksi, harus mengutamakan kualitas, bukan menomorsatukan harga murah.

Hal ini agar kualitas pembangunan meningkat dan pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk perbaikan pada masa mendatang.

"Kultur yang penting menang dulu kualitas gimana harus diubah, yaitu yang menang secara ilmiah dan terbukti kualitasnya paling benar walaupun rangking dia bukan yang termurah," kata Ridwan Kamil ditemui usai membuka acara rapat Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Kamis (4/7/19).

Kamil mencontohkan, ada beberapa gedung milik pemerintah yang baru setahun digunakan sudah rusak di sejumlah bagian. "Ada gedung milik pemerintah baru setahun harus dianggarkan lagi untuk perbaikan atap yang bocor, toilet rusak dan kerusakan lainnya. Kalau rezim paling murah yang menang ini terus berlanjut akan membuat kualitas pembangunan kita jadi buruk dan tetap saja kita harus keluarkan anggaran untuk perbaikan," ungkapnya.

Selain itu, penyebab lain kualitas pembangunan menjadi buruk adalah banyak pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara langsung tanpa proses lelang. Alih-alih mempercepat pembangunan kenyataannya untuk menghindari agar tidak ada lelang.

"Saya contohkan ada di salah satu kabupaten proyek yang dilelang nilainya hanya Rp80 miliar sementara proyek langsung tanpa lelang Rp200 jutaan tapi sering dan nilainya menjadi Rp400 miliar. Seharusnya kan dibalik, dahulukan yang skala besar dilelang, baru sisanya karena kebutuhan dan kecepatan pengadaan secara langsung tanpa lelang," jelasnya.

Kamil mengusulkan kepada Kemendagri agar membatasi nilai yang dilakukan melalui pengadaan langsung tanpa lelang. "Kalau boleh ada aturan dari Kemendagri yang membatasi nilai dalam pengadaan langsung. Ini urgent kalau boleh saya request karena terjadi di seluruh Indonesia. Itulah kenapa kualitas infrastrukturnya kurang," tuturnya.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Ronny Dwi Susanto mengungkapkan, sejak KPK berdiri,tingkat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa tertinggi kedua yaitu 20%. Tertinggi pertama adalah suap.

Menurutnya, praktek suap tersebut juga terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa. "Malah yang disuap ini mengenai PBJ (pengadaan barang dan jasa) karena dalam proses PBJ tidak hanya setelah DPA SKPD-nya ditetapkan tapi dari mulai proses identifikasi barang sampai nanti penyerahan hasilnya. Tetapi kita sudah evaluasi dalam PBJ ini dan sekarang sudah lebih baik," ungkap Ronny. [ipe]

Komentar

x