Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 18:23 WIB

Gaduh Pajak Adaro, DPR Pertanyakan Global Witness

Jumat, 5 Juli 2019 | 13:01 WIB
Gaduh Pajak Adaro, DPR Pertanyakan Global Witness
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Terkait dugaan penggelapan pajak PT Adaro Energy Tbk, Anggota DPR Ahmad Sahroni menyoroti keberadaan LSM asing Global Witness.

Kata Sahroni, kedaulatan Indonesia harus dijunjung tinggi. Pihak asing tidak bisa seenaknya melakukan intervensi, termasuk merecoki permasalahan pajak di Indonesia.

"Negara kita adalah negara yang berdaulat dan menjadikan hukum sebagai panglima tertingginya. Jadi tidak ada satu pihak atau kepentingan apa pun, terutama kepentingan asing yang dapat mengontrol atau mengintervensi apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum kita," kata Sahroni, Jakarta, Kamis (4/7/2019)

Informasi saja, Global Witness telah merilis laporan yang bernada dugaan pengalihan keuntungan perusahaan ke luar negeri dilakukan Adaro. Pola ini diduga untuk menghindar kewajiban pajak di Indonesia.

Hanya saja, segala tudingan dari Global Witness itu belum terbukti dan terverifikasi kebenarannya oleh otoritas terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Sahroni bilang, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acarra The 10th Anniversary of Adaro IPO di Ritz Carlton, beberapa waktu lalu, mengungkapkan kesediaannya datang ke acara yang dihelat CEO daro Energy, Boy Thohir. Lantaran Adaro termasuk penyumbang pajak terbesar di Indonesia.

Laporan Global Witness menyebut Adaro memindahkan laba ke jaringan perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International dengan tujuan menghindari kewajiban membayar pajak yang telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017.

Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US$125 juta, atau setara Rp1,75 triliun (kurs Rp14 ribu/US$) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia.

Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia. Laporan itu menyebutkan pemasukan pajak RI berkurang hampir US$\14 juta setiap tahunnya.

Garibaldi Thohir sendiri menyanggah laporan tersebut. Iya menegaskan bahwa Ditjen Pajak adalah otoritas yang paling mengetahui benar tidaknya laporan Global Witness tersebut.

"Yang bisa menentukan apakah kita melakukan hal tersebut adalah Dirjen Pajak. Negara kita tidak boleh dijajah oleh bangsa lain dan dengan opini-opini institusi lain, karena yang paling tahu adalah otoritas pajak Indonesia," kata Garibaldi.

Ia menegaskan Adaro sebagai perusahaan publik menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan senantiasa patuh terhadap aturan yang berlaku, termasuk aturan perpajakan.

Selama bertahun-tahun Adaro terpilih sebagai salah satu Wajib Pajak yang menerima apresiasi dan penghargaan atas kontribusinya terhadap penerimaan negara, patuh terhadap peraturan perpajakan serta responsif. Sebagai perusahaan nasional, Adaro berkomitmen untuk berkontribusi bagi pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia melalui pembayaran pajak dan royalti.

"Tahun 2018 Adaro telah memberikan kontribusi kepada negara senilai total US$ 721 juta (US$ 378 juta dalam bentuk royalti dan US$ 343 juta dalam bentuk pajak)," jelasnya.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa Coaltrade Services International Pte.Ltd merupakan salah satu perusahaan grup Adaro yang berbasis di Singapura untuk memasarkan batubara Adaro di pasar internasional (ekspor).

Sebagai kantor pemasaran internasional, Coaltrade Services International Pte.Ltd berperan penting untuk memperluas pasar internasional dengan tetap berpegangan pada ketentuan Harga Patokan Batubara (HPB) serta aturan perpajakan dan royalti yang ditetapkan pemerintah Indonesia. [tar]

Komentar

Embed Widget
x