Find and Follow Us

Selasa, 22 Oktober 2019 | 02:15 WIB

Gawatnya Defisit APBN dan Rumor Kas Negara Kosong

Oleh : Herdi Sahrasad | Selasa, 9 Juli 2019 | 14:09 WIB
Gawatnya Defisit APBN dan Rumor Kas Negara Kosong
(Foto: ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Belakangan ini, muncul infografis dari kementerian yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati tentang defisit APBN, sungguh bikin jeri. Ditambah rumor kas negara kosong, walah.

Dalam empat bulan terakhir, defisit APBN kita sudah hampir Rp300 triliun. Ditambah lagi, defisit neraca perdagangan yang memotret nilai impor lebih menjulang ketimbang nilai ekspor. Jadi, tak berlebihan kalau banyak yang miris dengan sektor keuangan negeri ini.

Suka atau tidak, defisit terhadap APBN itu adalah masalah serius. Pendapatan pajak berada di bawah target, sementara yield obligasi cukup tinggi naik. Pasar keuangan global sudah faham jika negara kita hidup dari utang. Karena itu, kita akan semakin sulit menjual surat utang, kecuali harus mematok bunga tinggi. Jadi, jangan heran kalau jumlah utang Indonesia membuncit dalam sekejab.

Kondisi perekonomian Indonesia bakal semakin sempoyongan lantaran perkembangan ekonomi dunia juga seret. Alhasil, Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2019 menjadi 2,6%, dari sebelumnya 2,9%.

Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi global tahun ini, disebabkan lesunya perdagangan internasional. Dan, ada efek dari pesimisme yang diciptakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump. Belum lagi, perang dagang yang ditabuh Trump terhadap China, membuat aktivitas perdagangan dunia menciut.

Alhasil, jangan berharap pertumbuhan ekonomi RI bisa tinggi. Aktivitas perdagangan dunia yang melambat juga membuat ekonomi China turun. Jelaslah kondisi ini tidak menguntungkan Indonesia.

Kembali ke soal keuangan kita. Semakin melambungnya mencemaskan karena utang luar negeri di era Joko Widodo ini, bukan perkara enteng. Tim ekonomi terkesan sudah kehabisan akal. Bisa jadi, akan dipilih cara mudah. Gali lobang tutup lobang. Ya, betul sekali, melunasi utang dengan utang baru. Walah.

Apalagi, Presiden Jokowi ngebet untuk memindahkan ibu kota yang berbiaya mahal. Dan, rencana tersebut tidak dimasukkan dalam APBN. Pada April 2019, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp101,04 triliun. Defisit ini lebih besar ketimbang periode yang sama pada 2018 sebesar Rp54,9 triliun.

Defisit yang Rp101 triliun itu setara 34,1% dari alokasi defisit tahun ini. Hal ini kemungkinan karena pendapatan negara yang stagnan. Pada April 2019, pendapatan negara mencapai Rp530,7 triliun. Atau 24,51% dari target APBN 2019.

Sementara, realisasi belanja negara tercatat Rp631,78 triliun, atau sudah 25,67% dari pagu APBN 2019. Realisasi hanya 8,38% lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp582,95 triliun.

Oh iya, jangan lupa, pendapatan negara kita juga mengalami tekanan meski belanja negara mengalami pertumbuhan yang cukup sehat. Akan tetapi, kalau dilihat dari pembiayaan, masih lebih kecil.

Sedangkan defisit APBN per April 2019, mencapai 0,63% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara April 2018, defisit mencapai 0,37% dari PDB. Sekarang bergantung seberapa besar penerimaan pajak digenjot hingga tahun berakhir. Namun, rasio pajak terus menurun.

Dari paparan di atas, negeri ini bakal menghadapi tantangan yang lumayan berat. Bahkana da kalangan yang mengkhawatirkan bakal muncul krisis keuangan, seperti halnya 1998.

Kondisi keuangan negara dan fiskal nan rapuh ini, memang memprihatinkan. Sampai dengan triwulan pertama 2019 (Q1-2019), penerimaan pajak jauh di bawah target APBN 2019. Penerimaan pajak dalam negeri (termasuk cukai) hanya Rp270,33 triliun.
Sedangkan penerimaan pajak perdagangan internasional yang terdiri dari bea masuk dan bea keluar tercatat Rp9,62 triliun. Total jenderal setoran ke kas negara pada Q1-2019 sebesar Rp279,95 triliun. Atau setara 15,67% dari target APBN 2019.

Sangat rendah dan sungguh memprihatinkan. Dengan kinerja seperti ini, rasio penerimaan pajak terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) turun tajam. Rasio pajak (terhadap PDB) pada Q1-2019 hanya 7,4% saja.

Rasio yang rendah ini sangat membebani ekonomi nasional. Defisit APBN akan membesar. Utang negara juga akan membesar. Oleh karena itu, kondisi keuangan negara yang terpuruk ini sulit diharapkan dapat memberi stimulus pembangunan ekonomi.

Dalam catatan saya, rasio pajak sebesar 7,4%, sangat memprihatinkan. Capaian ini terendah secara triwulanan. Bandingkan dengan 2008, rasio pajak sempat 13,3%. Selanjutnya pada 2014, rasio pajak turun menjadi 11,36%. Pada 2017 longsor lagi menjadi 9,89%. Sudah di bawah 10%-an.

Kenaikan harga minyak mentah dunia dan anjloknya kurs rupiah sejak 2018, berdampak kepada kenaikan rasio pajak menjadi 10,25%. Akan tetapi, pada Q1-2019 rasio pajak kembali terpuruk dan tersisa 7,40% saja. Angka itu didapatkan dari penerimaan pajak Rp279,95 triliun dibagi PDB (nilai nominal) Rp3.782,4 triliun, dikali 100%.

Kalau tidak ada perbaikan yang berarti khususnya dalam menggenjot perolehan pajak, bukan tidak mungkin keuangan negeri ini semakin berat. Dan, ya itu tadi, kekhawatiran akan terjadinya krisis menjadi keniscayaan.

Artinya, defisit APBN akan mencapai 3 persen yang merupakan batas maksimum yang dibolehkan undang-undang, tetapi belanja negara dalam kondisi rendah, sehingga pemerintah tidak mempunyai daya untuk meningkatkan belanja dan ekonomi nasional.

Penerimaan negara yang rendah membuat pemerintah harus membatasi pengeluaran atau belanja negara. Sampai dengan Q1-2019, realisasi belanja negara mencapai 18,37% dari total anggaran. Persentase realisasi belanja negara ini lebih tinggi ketimbang realisasi penerimaan negara yang hanya sekitar 15,67%.

Dalam nilai nominal belanja negara mencapai Rp452,06 triliun, sehingga mengakibatkan defisit pada APBN Q1-2019 sebesar Rp101,97 triliun. Realisasi defisit pada Q1-2019 ini cukup besar, mencapai 34,45% dari ambang batas 2019 yang dipatok Rp296 triliun. Kalau dibandingkan PDB, defisit APBN Q1-2019 sudah mencapai 2,7%. Defisit ini jauh lebih besar dibandingkan target defisit 2019 sebesar 1,84%.

Oleh karena itu, kata pengamat ekonomi Dr Anthony Budiawan bilang, pemerintah harus hati-hati. Kalau tren penerimaan dan belanja negara berjalan seperti ini, dipastikan defisit akan melebar mendekati 3% dari PDB.

Manajemen keuangan negara akhir-akhir ini juga sangat memprihatinkan. Kebijakan fiskal dan manajemen utang sekarang ini juga digunakan untuk intervensi kurs. Seyogyanya, utang negara hanya digunakan untuk membiayai defisit APBN.

Akan tetapi, akhir-akhir ini, pemerintah dengan sengaja menarik utang yang jauh lebih besar dari realisasi defisit APBN. Istilah dari Kementerian Keuangan adalah pre-funding untuk defisit periode mendatang.

Artinya, penarikan utang di muka. Istilah awamnya, sistem ijon. Hal ini dilakukan Kementerian Keuangan pada Desember 2018 dengan pre-funding sebesar US$3 miliar. Dan terjadi lagi pada Januari dan Februari 2019.

Defisit APBN Januari 2019 hanya Rp45,77 triliun tetapi penarikan utang yang disebut pembiayaan anggaran mencapai Rp122,53 triliun. Di mana, defisit APBN sampai dengan Februari 2019 hanya Rp54,61 triliun, tetapi penarikan utang mencapai Rp197,56 triliun.

Luar biasa besarnya penarikan utang di muka tersebut. Sepertinya, tujuan utama penarikan utang lebih awal ini digunakan untuk intervensi kurs rupiah, menjaga kurs rupiah agar tidak terdepresiasi.

Jadi, penguatan kurs rupiah akhir-akhir ini dapat dikatakan artificial, atau tidak riil. Bukan karena kekuatan fundamental ekonomi.

Manajemen keuangan negara seperti ini tidak gratis. Ada biayanya, bahkan cukup besar. Beban bunga pinjaman pemerintah akan meningkat. Untuk Q1-2019, beban bunga pada APBN mencapai Rp70,58 triliun. Atau setara 25,21% dari total penerimaan pajak, bea dan cukai.

Beban bunga ini tentunya sangat tinggi. Dan dapat menjadi faktor pemicu krisis APBN tahun ini atau tahun depan sekiranya tidak ada langkah kratif dari tim ekuin Kabinet Kerja untuk mengatasinya. Bagaimana ini Pak Jokowi? [ipe]



Komentar

Embed Widget
x