Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 18:26 WIB

Bamsoet Ingatkan Pebisnis Bayar Pajak Digital

Selasa, 9 Juli 2019 | 17:40 WIB
Bamsoet Ingatkan Pebisnis Bayar Pajak Digital
Ketua DPR Bambang Soesatyo - (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan dunia, saat ini, sedang mempersiapkan pajak ekonomi digital. Sehingga Indonesia benar-benar siap, terkait reformasi perpajakan.

"Selain sumber pajak yang sudah ditetapkan dalam undang-undang, kini dunia sedang mempersiapkan pajak bagi ekonomi digital, sebagaimana mengemuka dalam pertemuan pejabat keuangan dan moneter G20," kata Bambang Soesatyo dalam rilis di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Ketua DPR yang akrab disapa Bamsoet ini, menyatakan itu saat menerima perwakilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dan pengurus Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Bamsoet bilang, Indonesia saat ini sudah menjadi contoh sukses di mancanegara. Karena dinilai berhasil menagih pajak dari perusahaan raksasa digital, seperti dari Facebook hingga Google.

"Masih banyak platform digital lainnya yang belum bisa disentuh lantaran aturan hukum internasionalnya belum memadai," ujarnya.

Bamsoet yang dikabarkan bakal maju sebagai calon Ketum Partai Golkar ini, menginginkan agar reformasi perpajakan terus dilakukan. Sehingga para wajib pajak bisa mudah membayar pajak dan tidak perlu dipusingkan dengan berbagai isian formulir, maupun prosedur yang berbelit-belit.

Menurut dia, masih rendahnya tingkat kesadaran pajak bukan hanya disebabkan karena ketidakpatuhan, tetapi juga karena ada faktor lantaran prosedur yang berbelit ataupun isian formulir yang menggunung.

Di tempat terpisah, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) berharap rencana pajak ekonomi digital yang akan diterapkan pemerintah dapat dibuat secara konsultatif dan transparan.

"Kami terus mengharapkan bahwa seluruh kebijakan yang diambil pemerintah berkaitan dengan ekonomi digital, dibuat secara konsultatif (dengan sektor swasta) dan transparan," ujar Ketua Harian AFTECH Mercy Simorangkir di Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Mercy menjelaskan, dengan berkonsultasi terlebih dahulu bersama pihak swasta terkait, dalam hal ini para pelaku teknologi finansial atau financial technology (fintech), maka rencana penerapan pajak ekonomi digital tersebut tidak akan menghambat bagi pertumbuhan ekonomi digital.

"Dengan begitu, upaya pemberlakuan pajak pada bisnis digital tidak menjadi barrier (penghambat) untuk pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia," katanya.

Kendati demikian, menurut Ketua Harian itu, AFTECH mendukung rencana pemerintah akan adanya upaya untuk memformalisasi bisnis model dan inovasi yang muncul dalam ekonomi digital.

Sebelumnya, Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Olisias Gultom menyatakan, wacana pemberlakuan pajak ekonomi digital dikhawatirkan juga bakal mempengaruhi kinerja unicorn (perusahaan dengan nilai kapitalisasi lebih dari US$1 miliar dari Indonesia.

Menurut dia, bagi perusahaan digital Indonesia hal ini akan memberikan tekanan, terlebih di Indonesia masih lebih mengandalkan kekuatan jumlah pasar dibanding ketimbang produk lokal atau nasional sehingga tentu dampaknya akan terasa bagi konsumen atau masyarakat ke depannya.[tar]

Komentar

Embed Widget
x