Find and Follow Us

Minggu, 15 September 2019 | 17:46 WIB

Beras Numpuk, Jokowi Disarankan Evaluasi Bulog

Selasa, 9 Juli 2019 | 18:19 WIB
Beras Numpuk, Jokowi Disarankan Evaluasi Bulog
(inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Berton-ton beras menumpuk di Gudang Perum Bulog lantaran tidak terdistribusi secara maksimal. Kejadian ini perlu menjadi pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi.

Sekjen Fitra, Misbah mengatakan, kinerja Perum Bulog yang dipimpin Budi Waseso belum menunjukkan hasil yang optimal. Namun bukan berarti buruk.

Sejauh ini, Perum Bulog hanya fokus dalam penyerapan beras ke dalam gudang. Sedangkan untuk distribusinya, dinilai belum oke. "Beras yang sangat banyak dan ada kemungkinan busuk. kalau dihitung-hitung, ada indikasi kerugian negara karena pembelian Bulog menggunakan anggaran APBN," kata Misbah kepada wartawan, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Dia sepakat atas adanya rekomendasi dari Ombudsman RI, beberapa waktu lalu. Lembaga ini mengkritisi adanya penumpukan beras di gudang Perum Bulog. Kalau kejadian ini didiamkan dalam dua atau tiga tahun, mendingan Perum Bulog dibubarkan saja. "Itu rekomendasi Ombudsman," lanjutnya.

Misbah melanjutkan, di sejumlah daerah ada kecenderungan Bulog tutup ketika musim panen. Padahal, negara mengamanatkan Perum Bulog untuk menyerap beras atau gabah dari petani. "Malah cenderung tutup dan susah dicari," katanya.

Dia pun berharap, Presiden Jokowi melakukan evaluasi dan memberikan catatan khusus atas penumpukan beras di Gudang Bulog.

Sedangkan Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan, Buwas selaku pimpinan Bulog seharusnya lebih menguatkan koordinasi dengan beebagai lembaga yang ada. Termasuk memperbaiki tata kelola di internalnya.

"Manajemen di Bulog juga harus diperbaiki. Kalaupun ada beras menumpuk di gudang kesalahan impor. Menumpuknya beras di gudang makanya diperbaiki," paparnya.

Uchok menambahkan, sebelum beras masuk gudang Perum Bulog, beras lama seharusnya sudah dikeluarkan. Sehingga tidak terjadi penumpukan stok. "Makanya, Manajemen pergudangan diperbaiki supaya kualitas beras lebih baik," tuturnya.

Informasi saja, beberapa waktu lalu, Perum Bulog melepaskan 50.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Kala itu, Budi Waseso mengatakan, pelepasan beras dilakukan untuk menghindari beras rusak, karena terlalu lama disimpan di gudang.

"Bukan berarti kualitasnya sudah turun, bukan. Kami selalu menjaga dan mengawasi setiap bulan. Kalau yang sudah turun kualitasnya itu langsung kita karantina. Upaya ini dilakukan untuk penyelamatan supaya beras tidak busuk di gudang," kata mantan Kepala BNN itu.

Apabila 50.000 ton beras itu dilepas, kata Buwas, akan sangat membantu Perum Bulog untuk melakukan penyerapan beras CBP kembali. Selain itu, kapasitas gudang Bulog terbatas. Karena hanya mampu menampung sebanyak 2,7 juta ton.

Selama ini, Perum Bulog diwajibkan menyerap beras petani dalam jumlah besar. Namun, sejak 2017, pilihan penyaluran beras milik perseroan semakin terbatas, terutama untuk jenis beras medium. Penyebabnya, kebijakan bansos rastra perlahan digantikan dengan bantuan pangan nontunai (BPNT) oleh pemerintah.

Otomatis, Perum Bulog hanya memiliki pilihan menyalurkan beras mediumnya melalui operasi pasar (OP) dan bantuan kemanusiaan. Adapun, beras medium yang dapat disalurkan setiap tahunnya melalui OP hanya 500.000 ton. Padahal, Bulog diwajibkan menjaga stok cadangan beras pemerintah 1 juta ton1,5 juta ton.

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi meminta Perum Bulog menggelar operasi pasar besar-besaran. Tujuannya untuk menstabilkan harga, dan memberikan ruang kepada gudang Perum Bulog. Sehingga bisa dimanfaatkan untuk menampung beras petani saat panen raya. [ipe]

Komentar

x