Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 18:37 WIB

SMI: PMK Super Deductible Tax Rampung Minggu Depan

Selasa, 9 Juli 2019 | 18:45 WIB
SMI: PMK Super Deductible Tax Rampung Minggu Depan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) - (inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) minta waktu seminggu untuk merampungkan aturan pengurangan pajak di atas 100% atau super deductible tax. Mudah-mudahan tidak meleset.

Beleid yang dimaksud Sri Mulyani adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan. "Kita Insha Allah bisa selesaikan PMK-nya segera satu minggu ini, dan kita akan nanti diumumkan," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Sri Mulyani mengatakan, saat ini, rancangan PMK tersebut sedang disusun. Beleid ini penting agar implementasi PP 45 Tahun 2019, bisa disegerakan.

Menurut dia, penerbitan PP 45 tahun 2019 merupakan jawaban bagi para pelaku industri dan pelaku usaha yang ingin memiliki daya saing berkompetisi.

Dengan adanya PP tersebut, tambah dia, para pelaku industri dan usaha dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga para pekerja mampu bersaing di perusahaan-perusahaan yang kredibel. "Kita harapkan bisa meningkatkan kualitas dan kemudian bisa kompetitif di pasar," ujar Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Sebelumnya, pemerintah menjanjikan insentif pengurangan pajak penghasilan bruto di atas 100%, atau dikenal dengan istilah super deductible tax. Aturan ini berlaku untuk industri yang melakukan pelatihan dan pendidikan vokasi bagi para pekerja, serta kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu.

Laman Sekretariat Kabinet di Jakarta, Selasa (9/7/2019), menyatakan, pemberian insentif ini ditetapkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

Penerbitan PP yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ini dilakukan untuk mendorong investasi pada industri padat karya, mendukung program penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja Indonesia.

Selain itu, juga dilakukan untuk mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri dalam penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan daya saing, serta mendorong peran dunia usaha dan dunia industri dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. [tar]

Komentar

Embed Widget
x