Find and Follow Us

Sabtu, 7 Desember 2019 | 12:57 WIB

RI Negara Pertama Direview OECD Green GrowthPolicy

Rabu, 10 Juli 2019 | 12:36 WIB
RI Negara Pertama Direview OECD Green GrowthPolicy
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang bakal menjalankan tinjauan kebijakan pertumbuhan hijau atau OECD Green Growth Policy Review (GGPR) of Indonesia 2019.

Fokus dari tinjauan ini adalah menilai kerangka kebijakan untuk pertumbuhan hijau dan seberapa efektif aspek pertumbuhan hijau telah diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi dan proses perencanaan.

"Saya dan kita semua mengikuti perkembangan tingkat internasional sejak 1972,1982,1992 tentang earth summit dan pada tahun 2015 tentang Paris Agreement. Subjek lingkungan kini telah menjadi subjek politik, bukan sekedar soal teknis seperti pencemaran dan teknik-teknik labarotorium, misalnya. Di sinilah tata kelola lingkungan menjadi suatu kebutuhan," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar saat acara The Launching of OECD Green Growth Policy Review of Indonesia 2019 di KLHK, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau meneliti kinerja Indonesia sejak 2010. Fokusnya adalah menilai kerangka kebijakan untuk pertumbuhan hijau dan seberapa efektif aspek pertumbuhan hijau telah diintegrasikan ke dalam kebijakan ekonomi dan proses perencanaan.

Tinjauan ini dilakukan dari 2017 hingga 2019 bekerja sama dengan empat kementerian Indonesia yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Bappenas serta bekerjasama dengan lima organisasi internasional dan dengan dukungan dari enam negara anggota OECD.

Tinjauan Kebijakan Pertumbuhan Hijau untuk Indonesia dimulai pada 20 Juni 2017, oleh mantan Direktur Lingkungan OECD Simon Upton dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

"OECD GGPR Indonesia telah memberikan penilaian independen yang berbasis bukti, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk membentu pemerintah Indonesia untuk meastikan bahwa pertimbangan pertumbuhan hijau diintegrasikan ke dalam proses perencanaan yang relavan, kebijakan ekonomi sektoral, serta selaras dengan lanskap sosial budaya di Indonesia," kata Siti. [ipe]



Komentar

x