Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 18:39 WIB

Jangan Biarkan Kaki Bulog Pincang

Oleh : Latihono Sujantyo | Kamis, 11 Juli 2019 | 07:10 WIB
Jangan Biarkan Kaki Bulog Pincang
Perum Bulog - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta--Revitalisasi Bulog mendesak dilakukan untuk menciptakan harga komoditas pangan yang stabilitas dan tidak selalu gaduh.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya cita-cita yang belum terlaksana sejak lama, yakni harga pangan yang murah. Keinginan ini sudah menggelayut di benaknya sejak ia didapuk menjadi pemimpin negeri ini. Namun harapan itu, sampai sekarang, belum juga terkabul. Padahal, berbagai instruksi untuk menstabilkan harga pangan, sudah diturunkan.

Mengapa demikian? Benarkah ada mafia pangan? Kalau dicium, baunya seperti itu. Coba saja lihat, setiap kali Kementerian Pertanian membuat kebijakan komoditas pertanian, saat itu pula muncul kegaduhan, mulai dari harga telur ayam sampai beras. Diduga mereka yang "bermain" di sekitar ini adalah perusahaan perantara (middleman) yang sengaja mengatur harga komoditas pertanian dengan menimbun pasokan, serta perusahaan yang kerap menjual bibit dan pupuk palsu ke petani.

Anehnya, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) tak luput dari sasaran kesalahan. Padahal kalau mau dicermati, ada kementerian-kementerian lain yang mengurusi masalah pangan, sementara sinerginya terlihat kurang menggigit.

Jadi, memang ada mafia pangan yang bermain dan lemahnya sinergi kementerian-kementerian dengan Bulog sehingga harga pangan kerap tidak dibisa dikendalikan.

Dulu, di era Orde Baru, peran Bulog sangat sentral untuk mengendalikan harga pangan. Presiden Soeharto mengendalikan masalah pangan melalui peran Bulog dengan tiga pilar yang saling terkait. Yaitu ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) dan stabilitas (stability) pangan, terutama komoditas beras. Dia sangat ketat menjaga ketahanan pilar ini hingga kebutuhan pangan masyarakat selalu terjamin dengan harga terjangkau.

Kehebatan Soeharto mengendalikan pangan terletak pada kepemimpinannya. Segala tata laksana hulu-hilir pertanian ia tangani langsung secara komando, bahkan sampai urusan teknis. Tanpa menutup berbagai masukan dari para menterinya, ketika kebijakan telah ditetapkan, perintah Soeharto kepada Kepala Bulog Bustanil Arifin, dan diteruskan kepada menteri terkait mesti segera dilaksanakan. Tidak ada kamus membangkang.

Kisah sukses Bulog masa Soeharto seperti itulah yang kini perlu dipikirkan. Tentu saja, revitalisasi Bulog bukan copy paste seluruh dari masa silamnya.

Sebenarnya, tahun 2015 Presiden Jokowi pernah berencana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang memberikan penugasan lebih banyak kepada Bulog, yakni menjadi stabilisator 11 komoditas pangan seperti beras, kedelai, jagung, daging sapi, daging ayam, gula, telur, cabai, bawang, terigu dan minyak goreng.

Tapi entah kenapa, melalui Perpres Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, 11 komoditas pangan itu dipangkas hanya menjadi tiga, yakni beras, jagung dan kedelai saja.

Inikah yang membuat harga komoditas pangan kerap menjadi gaduh? Bisa jadi. Inilah yang kemudian mendorong banyak pihak agar revitalisasi Bulog mendesak dilakukan.

Hanya saja, revitalisasi bukan jaminan Bulog lantas mampu menjaga harga komoditas pangan. Tantangan paling berat setelah revitalisasi adalah proteksi pangan, terutama pengendalian pengelolaan tata niaganya. Sebab, tata niaga komoditas pangan tak lepas dari praktik kartel, monopoli dan oligopoli.

Karena itulah, Bulog harus dioperasional dalam satu komando di bawah presiden. Sebab jika tidak, ego sektoral akan kembali muncul seperti yang terjadi sekarang ini. Konsekuensinya, semua pihak harus tunduk kepada Bulog, sebagai pemegang otoritas pangan. [lat]

Komentar

x