Find and Follow Us

Senin, 23 September 2019 | 19:12 WIB

Anggota BPK Sebaiknya Auditor Bersertifikat CPA

Jumat, 12 Juli 2019 | 04:09 WIB
Anggota BPK Sebaiknya Auditor Bersertifikat CPA
Mantan Komisioner bidang Penindakan KPK, Haryono Umar - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Komisioner bidang Penindakan KPK, Haryono Umar mengatakan, Badan pemeriksa Keuangan (BPK) sebaiknya diisi dari kalangan auditor profesional yang sudah memiliki kompetensi. Ditunjukkan dengan certified public accountant (CPA).

Hal itu menanggapi 32 Capim BPK yang berhasil lolos seleksi administrasi tim seleksi Komisi XI DPR RI. Namun, dari 32 nama yang tidak lolos, empat di antaranya adalah orang yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang auditing.

"Harusnya yang jadi anggota BPK adalah para profesional auditor yang memiliki kompetensi yang dutunjukkan dengan CPA atau CA serta memahami tentang audit korupsi," kata Haryono saat dihubungi, Jakarta, Kamis (11/7)

"Tetapi, selama ini yang terpilih kebanyakan dari partai politik atau politisi," tambah pria yang berlatar belakang auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ia mengingatkan, mestinya disamping proses kompetensi dilakukan, independensi juga harus menjadi pertimbangan utama oleh tim seleksi.

Tidak hanya itu, pria yang juga Direktur Lembaga Anti Fraud (Latifa) dari Perbanas Institute ini, mengaku heran dengan pengambilan penilaian makalah para calon yang dilakukan dalam tahap seleksi administrasi. Bukan pada tahap fit and proper test (FNP). "Itu juga yang aneh," jawabnya singkat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai adanya cacat prosedural terhadap hasil seleksi pada tahap administrasi yang dilakukan Komisi XI DPR.

Terutama, mengenai penilaian makalah para Capim BPK yang tidak dihadiri para kandidat alias hanya dilakukan secara sepihak dari Timsel saja. "Itu artiinya cacat prosedural, kalau tidak dihadiri calon dalam penilaian makalah secara sepihak, dan mereka (32 calon yang gugur) dapat mengadukannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena merasa dirugikan atas proses seleksi itu," tegas Uchok.

Menurut dia, seharusnya dalam penilaian sebuah makalah harus disertakan si pembuatnya, dan dilakukan secara terbuka seperti fit and proper test.

"Masa 'pagi-pagi' sekali makalah sudah dinilai, harusnya makalah itu dinilai ketika didengarkan pemaparannya dalam sesi fit and proper test. Karena, tim tentu akan menilai makalah itu, apakah benar hasil pemikiran si calon atau bukan, dan itu dapat dinilai ketika mereka menjelaskan makalah mereka masing-masing, dan itu nanti akan ketahuan (plagiat atau tidak)," sebut Uchok.

"Ini kok justru tiba-tiba, pagi-pagi bener makalah sudah dinilai, dan sudah langsung menghasilkan yang (dinilai) bagus, memenangnya Lu (Timsel,red) itu tahu makalah itu hasil pemikiran para calon itu sendiri atau bukan," paparnya.

Uchok juga menilai janggal dan mempertanyakan standar penilaian terhadap makalah yang diterapkan dalam proses seleksi persyaratan adminstrasi.

"Seharusya dalam melakukan seleksi admistrasi yang dinilai soal kelengkapan prasyaratnya. Kok jutsru ini sudah melakukan penilaian, bagaimana itu dengan standar penilaiannya. Makalah itu dinilai ketika orang sudah melakukan persentasi, dan itu dalam FNP itu lah secara terbuka,"tegas dia.

"Jadi wajar jika nanti publik menilai tim sel ini asal-asalan, tidak profesional, yang nanti hasilnya pun akan asal-asal juga. Masa kalau ada standar penilaian seperti itu, sekelas akuntan itu tidak mungkin gugur," pungkasnya. [tar]


Komentar

Embed Widget
x