Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 18:21 WIB

KLHK Tingkatkan Koordinasi Karhutla Hadapi Kemarau

Jumat, 12 Juli 2019 | 14:56 WIB
KLHK Tingkatkan Koordinasi Karhutla Hadapi Kemarau
(Foto: Klhk)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan para pihak memperkuat koordinasi sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau 2019 yang diperkirakan terjadi Agustus mendatang. Puncak musim kemarau menjadi tantangan dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

"Koordinasi yang kuat dengan para pihak menjadi kunci keberhasilan penanganan Karhutla, baik koordinasi di tingkat pusat maupun di daerah," ujar Pelaksana Tugas Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B Panjaitan, di Jakarta, kemarin.

Sebagai bentuk koordinasi, KLHK senantiasa berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan kementerian/instansi lain, baik oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan juga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam arahannya, Raffles menjelaskan bahwa untuk meningkatkan upaya pengendalian Karhutla di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Selain itu Presiden juga secara rutin memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional yang diselenggarakan tiga tahun berturut-turut sejak 2016 hingga 2018.

"Sebagai perwujudan kebijakan tersebut, KLHK telah melakukan berbagai upaya pengendalian Karhutla dengan mengedepankan upaya pencegahan di tingkat tapak. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, sebelum kebakaran terjadi," jelas Raffles. Raffles menegaskan bahwa dalam pencegahan Karhutla, masyarakat diperankan sebagai subyek yang harus terlibat dalam setiap kegiatan di tingkat tapak.

Sebagai kesiapsiagaan penanggulangan karhutla tahun 2019 ini, BNPB juga menurunkan 1.500 personil Satgas Gabungan yang terdiri dari unsur TNI, POLRI, BPBD, dan masyarakat di 3 provinsi rawan Karhutla yaitu Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan Barat. Satgas Gabungan ini akan siaga selama kurang lebih empat bulan di desa-desa rawan untuk memantau secara langsung kondisi di lapangan.

Selain itu, sebagai upaya penanganan Karhutla pada musim kemarau nanti, Pemerintah Daerah/Provinsi tetap meningkatkan upaya pemantauan titik panas (hotspot) di lapangan, menetapkan status siaga darurat bencana karhutla dan mengaktifkan posko siaga, mengoptimalkan anggaran yang tersedia untuk penanggulangan Karhutla, meningkatkan patroli di tingkat tapak, serta mensosialisasikan kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar kepada masyarakat.

Berdasarkan data KLHK, perbandingan total jumlah hotspot tahun 2018 dan 2019 periode 1 Januari hingga 10 Juli, tercatat satelit NOAA 583 titik. Pada periode yang sama di 2018 jumlah hotspot sebanyak 714 titik yang berarti terdapat penurunan jumlah hotspot sebanyak 131 titik (18,35%).

Sementara berdasarkan satelit Terra/Aqua (NASA) Confidence Level di atas 80% tercatat 1.571 titik. Pada periode yang sama di tahun 2018 jumlah hotspot sebanyak 782 titik yang berarti terdapat kenaikan jumlah hotspot sebanyak 789 titik (100,90%). [*]

Komentar

x