Find and Follow Us

Kamis, 19 September 2019 | 12:16 WIB

Rumah Subdidi Naik, Permintaan KPR FLPP Tak Surut

Jumat, 12 Juli 2019 | 16:09 WIB
Rumah Subdidi Naik, Permintaan KPR FLPP Tak Surut
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono - (inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, menyebut, permintaan rumah subsidi melalui KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), ternyata naik.

"Memang dari penetapan harga jual rumah subsidi terdapat kenaikan kira-kira Rp10 juta, namun harga rumah bersubsidi naik terakhir lima tahun lalu. Ini penyesuaian. Kemarin, BTN, REI dan Apersi saat datang ke kami, justru meminta tambahan anggaran FLPP yang disediakan Kementerian Keuangan. Berarti permintaan untuk rumah subsidi bertambah. Jelas ini positif," kata Basuki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, hingga 11 Juli 2019, pemerintah menyalurkan dana FLPP untuk 47.077 unit. Masih di bawah target 2019 sebanyak 68.858 unit dengan anggaran Rp4,52 triliun.

Menurut Basuki, batas harga jual rumah subsidi yang telah ditetapkan, tidak memengaruhi permintaan, baik dari masyarakat maupun pengembang. Bahkan, permintaan pembangunan rumah subsidi melalui program tersebut, terus bertambah.

Basuki memaparkan, penetapan harga rumah subsidi menyesuaikan kondisi terkini pada setiap wilayah. Di antaranya mengacu kepada harga tanah, kenaikan harga bahan bangunan. Ditambah faktor upah pekerja.

Kepmen PUPR tersebut dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo di Ungaran, Semarang pada 29 April 2015. Melalui program ini, diharapkan bisa mempertibis angka backlog perumahan di Indonesia yang pada 2015 masih sebesar 7,6 juta unit. Targetnya turun menjadi 5,4 juta unit pada 2019.

Hingga 1 Juli 2019, telah dibangun sebanyak 601.205 unit rumah dalam Program Satu Juta Rumah. Jumlah tersebut terbagi dalam 456.974 unit rumah Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) dan 144.231 unit rumah non MBR.

Program Satu Juta Rumah ini, merupakan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan. Mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Pengembang Perumahan, Perbankan, Perusahaan Swasta melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kalangan masyarakat.

Sebelumnya, Basuki menyatakan telah menandatangani Keputusan Menteri PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.

Dalam peraturan ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah. Untuk wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatera (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2019 sebesar Rp140 juta dan tahun 2020 sebesar Rp150,5 juta.

Untuk wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun 2019 sebesar Rp153 juta dan tahun 2020 sebesar Rp164,5 juta. Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp146 juta untuk 2019, dan pada 2020 sebesar Rp156,5 juta.

Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu pada 2019 sebesar Rp158 juta, dan pada 2020 sebesar Rp168 juta. Pada 2019, wilayah Papua dan Papua Barat sebesar Rp212 juta dan 2020 sebesar Rp219 juta. [tar]

Komentar

x