Find and Follow Us

Rabu, 17 Juli 2019 | 18:36 WIB

DPR Coret 4 Calon BPK Bersertifikat CPA, Ada Apa?

Sabtu, 13 Juli 2019 | 08:09 WIB
DPR Coret 4 Calon BPK Bersertifikat CPA, Ada Apa?
Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarkosunaryo - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Dari 64 pelamar anggota BPK, tim seleksi Komisi XI DPR yang dipimpin Hendrawan Supratikno, meloloskan 32 nama. Sayangnya, tidak satupun yang memiliki Certified Public Accountant (CPA).

Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Tarkosunaryo mempertanyakan hasil seleksi tim Komisi XI DPR. Komisi XI DPR telah menyaring 64 calon anggota BPK periode 2019-2024, menjadi 32 nama. Dalam kaitan ini, 32 nama yang tidak lolos itu, adalah 4 orang yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang auditing, yaitu pemilik CPA of Indonesia yang merupakan anggota IAPI. "Selama ini mereka telah berkiprah sebagai akuntan publik dan telah berpengalaman sebagai bagian dari tim pemeriksa di BPK," paparnya dalam diskusi yang digelar di Pressroom DPR, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Audit mandatory yang dilakukan BPK, kata dia, merupakan audit atas Laporan Keuangan. Tiap tahun, BPK harus melakukan audit atas 542 Laporan Keuangan entitas Pemerintah Daerah dan 86 Laporan Keuangan dari Kementerian/Lembaga ditambah 1 Laporan Keuangan dari Pemerintah Pusat.

"Audit LK adalah pekerjaan terbesar BPK setiap tahun. Bicara soal Audit LK, maka asosiasi profesi yang membidangi auditor laporan keuangan adalah IAPI, sehingga keterwakilan seorang auditor yang memegang sertifikasi CPA (Certified Public Accountant) menjadi salah satu simbol komitmen bagi para pimpinan BPK dalam menerapkan profesionalisme dan menjamin kualitas pemeriksaan," papar Tarkosunaryo.

Sejak 2009, kata dia, dua orang pemegang CPA berhasil masuk di barisan pimpinan BPK. Mereka adalah Sapto Amal Damandari yang sempat menjadi Anggota V (Pimpinan AKN V), Anggota II (pimpinan AKN II) dan Wakil Ketua BPK; serta Moermahadi yang sempat menjadi Anggota I (pimpinan AKN I), Anggota V (pimpinan AKN V) dan saat ini menjadi Ketua BPK.

"Pak Moermahadi adalah satu-satunya pemegang CPA dari 9 orang BPK (1 org telah meninggal). Dengan berakhirnya masa tugas Pak Moermahadi pada Oktober 2019, praktis tidak satupun pemegang CPA dalam kepemimpinan di BPK," ungkapnya.

Dengan tidak lolosnya para pemegang CPA pada tahap awal ini, kata dia, maka dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan ini, BPK akan kehilangan pengakuan kompetensi dari organisasi profesi bidang auditing yang melekat pada diri pimpinan/anggota BPK. "Kondisi ini akan berpotensi dapat menurunkan kepercayaan dan legitimasi terhadap kualitas laporan hasil audit di BPK," papar Tarkosunaryo.

"Kami percaya DPR, dalam Komisi XI telah berupaya menghasilkan yang terbaik dalam proses seleksi ini. Namun dalam rangka menjaga komitmen untuk menjamin kualitas hasil audit, profeslionalisme dan kesinambungan upaya penguatan kompetensi auditor, kami berharap agar dilakukan penyempurnaan atas hasil seleksi administrasi dengan memasukkan para pemegang Certified Public Accountant (CPA) untuk mengikuti tahapan berikutnya," ungkap Tarkosunaryo.[ipe]

Komentar

Embed Widget
x