Find and Follow Us

Kamis, 22 Agustus 2019 | 13:12 WIB

DPR Nilai Tarif Tol Pandaan-Malang Terlalu Mahal

Oleh : Wahid Ma'ruf | Minggu, 14 Juli 2019 | 13:01 WIB
DPR Nilai Tarif Tol Pandaan-Malang Terlalu Mahal
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Malang - PDR mengharapkan pemerintah melakukan kaji ulang terhadap besaran tarif untuk ruas tol Pandaan-Malang. Meskipunsudah terlanjurt menetapkan biaya yang tinggi untuk pembangunan hingga Rp5,9 triliun di luar pembebasan lahan.

Anggota Komisi VI DPR RI Mustofa Assegaf mengungkapkan bahwa biaya investasi dalam pembangunan ruas jalan Tol Pandaan-Malang masih terlalu mahal. Dengan ruas jalan tol hanya sepanjang 38,48 kilometer dan total biaya mencapai Rp5,97 triliun di luar biaya pembebasan lahan, tentunya pertimbangan tarif Rp1.000 per kilometer pasti akan memberatkan masyarakat yang menggunakan jalan tol tersebut.

Dia mendorong pemerintah untuk segera melakukan kajian ulang terhadap penetapan harga tarif tol tersebut. "Tarif tol ini memang agak mahal. Jadi harga jalan tol per satu kilometer menelan Rp 250 miliar. Kita harap masyarakat dapat memahami tingginya biaya tarif yang akan ditetapkan," katanya usai mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI mendengar penjelasan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk di Malang.

Masyarakat saat ini memang masih menikmati tol tersebut secara gratis. "Namun kita memberi alternatif kepada Jasamarga untuk mengkaji pricing policy, sehingga harga biaya jalan tol ini terutama untuk angkutan logistik bisa dapat spesialisasi price," ujar Mustofa.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menjelaskan harapan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol ini sangat tinggi. Sebab selama ini jalan non-tol yang mereka lalui, terutama rute Surabaya-Malang itu sudah sangat padat, khususnya di hari libur. Sehingga ia berharap pemerintah tidak mengecewakan masyarakat.

"Masyarakat itu sangat butuh (jalan tol). Karena memang kepadatan lalu lintas Malang-Surabaya sangat tinggi. Waktu tempuh itu bisa empat jam bahkan lebih. Inikan juga menjadi satu pemborosan energi. Kalau ini tol ada kemudian waktu tempuh hanya satu jam itu banyak sekali energi yang bisa dihemat. Namun kalau harga tol tinggi mereka juga akan berpikir dua kali tentunya. Ini harus jadi perhatian pemerintah," ucap Mustofa seperti mengutip dari dpr.go.id.

Politisi dapil Jawa Timur II ini memahami bahwa kontraktor memiliki masa konsesi yang harus dituju untuk mencapai Break Even Point (BEP). Untuk itu ia akan mendorong pertemuan antara Komisi VI DPR RI dengan para stakeholder. "Komisi VI akan memberi masukan-masukan ke pihak Jasamarga agar perusahaan terkait dengan angkutan logistik atau kendaraan besar harus diberikan diskon tertentu, sehingga juga akan mempercepat proses BEP jalan tol," jelas Mustofa.

Komentar

Embed Widget
x