Find and Follow Us

Sabtu, 24 Agustus 2019 | 15:01 WIB

Sengketa Kuningan Place, Hati-hati Beli Apartemen

Selasa, 16 Juli 2019 | 16:54 WIB
Sengketa Kuningan Place, Hati-hati Beli Apartemen
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Banyak kalangan berduit di ibu kota yang tertarik berinvestasi di sektor properti. Yang paling mudah adalah memborong apartemen. Tapi jangan sampai berbisnis dengan orang yang salah.

Adalah Tjung Lina, mewakili PT Brahma Adiwidia, tertarik memborong apartemen di lantai 7 dan 8 Lumina Tower, Kuningan Place, Jakarta dari Yusuf Valent, Direktur Utama PT Kuningan Megah Perkasa (KMP).

Disebutkan bahwa Tjung Lina mendapatkan informasi terkait apartemen Kuningan Place dari Indri Djati Gautama, komisaris KMP. Setelah berproses, PT Brahma tidak bisa mempergunkan unit apartemen yang telah dibelinya itu. Alhasil, PT Brahma merasa dirugikan, dan akhirnya memilih untuk melayangkan gugatan hukum.

Dalam hal ini, Tjung Lina melaporkan Yusuf Valent dan Indri Djati Gautama ke parat penegak hukum. Namun pada akhirnya hanya Yusuf Valent yang menjalni proses hukum. Alat bukti yang disampaikan adalah salinan legalisir pembelian unit yang menjadi objek sengketa antara PT Kuningan Megah Perkasa dan PT Brahma Adiwidia.

Selanjutnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Asiady Sembiring, memutus bos KMP itu sembilan bulan penjara dengan masa percobaan 1,5 tahun, Senin (15/7/2019). Tak terima dengan putusan ini, Yusuf mengajukan banding.

Tjung Lina sangat mengapresiasi putusan ini, yang dinilainya cukup adil. Meski vonis hukuman percobaan dijatuhkan majelis hakim kepada Yusuf. Dia berpesan agar konsumen di Indonesia lebih berhati-hati dalam berbisnis. Jangan mudah percaya segala urusan berbau uang, termasuk kepada pemuka agama.

"Alasan saya membuka kasus ini, karena ingin masyarakat tahu dan waspada. Saat ini, dalam kondisi yang dipergunakan sejumlah orang untuk menipu rakyat Indonesia," kata Tjung Lina.

Beberapa penghuni apartemen, kata dia, belum menerima sertifikat atas properti yang dimiliki. Padahal, mereka telah membeli unit sejak 2008. "Hingga saat ini, sejak membeli tahun 2008, belum ada surat layak fungsi, apalagi sertifikat HGB Sarusun," kata dia.

Dirinya juga mempertanyakan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) Apartemen Kuningan Place, bentukan perusahaan. Setiap bulan, penghuni membayar iuran ke PPRS. Namun tidak mengetahui penggunaan iuran tersebut. "Kami tidak pernah tahu ke mana uang yang kami setorkan. Tidak pernah ada pertemuan," paparnya. [ipe]


Komentar

x