Find and Follow Us

Sabtu, 24 Agustus 2019 | 14:55 WIB

Matikan Industri Kecil

Nadhliyin Tolak Penyederhanaan Cukai Tembakau

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 16 Juli 2019 | 17:30 WIB
Nadhliyin Tolak Penyederhanaan Cukai Tembakau
(Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta - Diskusi mengenai rencana penerapan aturan penyederhanaan dan penggabungan batas produksi cukai tembakau, kembali bergulir. Dan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak keras.

Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Mochamad Maksum Mahfoedz mengatakan, PBNU menolak jika ada rencana memberlakukan kembali penyederhanaan dan penggabungan batas produksi cukai pada PMK yang akan datang.

"PMK No 146 Tahun 2017 batal diberlakukan per Januari 2019, karena penolakan dari berbagai pihak di masyarakat, salah satunya PBNU," ucapnya kepada media, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

KH Maksum menekankan, pemerintah perlu bersikap adil dalam mendengarkan pendapat berbagai pihak. Pemberlakuan simplifikasi dan penggabungan akan berdampak luas kepada berbagai pihak. "Termasuk dalam kelompok pekerja pabrik, petani tembakau, buruh yang berjumlah 6,2 juta orang, serta konsumen tembakau itu sendiri yang adalah Nahdliyyin (jamaah NU)," tambahnya.

Jika dimasukan kembali, lanjut KH Maksoem, pabrik rokok kecil akan terkena dampak paling besar. Akibat dari penggabungan, pabrikan kecil tidak memiliki cara selain selain menaikan harga.

Pabrik rokok kecil yang memiliki buruh terbatas juga harus membeli pita cukai lebih mahal sebelum produknya dijual ke pasar. Dampak dari ini, konsumen akan lari ke produk lain yang mungkin dimiliki pabrikan besar. "Begitu (ada) kenaikan cukai (akibat penggabungan), pabrik kecil tidak punya bargaining power yang cukup kuat terhadap pabrik besar," tegasnya.

Sebelumya, anggota komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kodrat Wibowo mengatakan, penyederhanaan cukai tembakau akan berpotensi menimbulkan akuisisi perusahan kecil oleh perusahaan besar.

Hal ini justru memicu pelaku usaha berkurang, dan mengarah pada oligopolisasi. "Jika ada peraturan yang memengaruhi persaingan usaha dan berpengaruh pada berkurangnya jumlah pelaku usaha, ini warning bagi kami," ujar Kodrat.

Seperti diketahui, pada 2018 pemerintah menerapkan aturanpenggabungan batas produksi SPM dan SKM, serta penyederhanaan struktur tarif cukai yang tercantum dalam PMK 146 tahun 2017 telah dicabut melalui PMK 152 tahun 2018. [ipe]


Komentar

x