Find and Follow Us

Minggu, 15 September 2019 | 14:07 WIB

Izin Dicabut, Lahan Tanito Harum Kembali ke Negara

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 17 Juli 2019 | 17:28 WIB
Izin Dicabut, Lahan Tanito Harum Kembali ke Negara
Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian ESDM tidak memperpanjang izin usaha pertambangan batubara PT Tanito Harum yang habis izinnya pada 14 Juni 2019. Artinya, lahan dikembalikan ke negara.

"Ya sesuai aturan saja. Kalau lahannya, kalau namannya terminasi ya kembali ke negara," kata Plt Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto, Jakarta, Rabu (17/7/2019).

Mustinya, kata Djoko, semua kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan Tanito, sudah tidak ada lagi. Sebab, ya irtu tadi, Tanito Harum tidak mengantongi izin dari pemerintah. Adapun lahan tambang Tanito Harum terletak di Samarinda, Kalimantan Timur. "Kalau sudah dicabut selesai, ya sudah nggak usah kalau-kalau. Ya berhenti (operasinya)," ujar dia.

Dia menegaskan, ESDM akan mengambil tindakan, jika masih ada kegiatan operasi pertambangan. "Laporin saja kok susah amat (jika masih tetap beroperasi). Nggak ada kelanjutannya, ya terserah wong mereka yang diem saja, nggak ngapa-ngapain," kata dia.

Tanito Harum sebelumnya telah dapat perpanjangan izin, namun dicabut kembali atas rekomendasi Komisi Pemberantaran Korupsi (KPK).

Seperti diketahui, berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, terdapat dua pilihan kelanjutan operasi dari PKP2B. Pertama, setelah kontrak berakhir, lahan bekas tambang bisa diusulkan ke DPR untuk dijadikan WPN kemudian ditawarkan kembali ke perusahaan.

Hal ini sesuai Pasal 27 dan 74 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Batubara. Kedua, setelah berakhirnya kontrak, lahan tersebut otomatis menjadi WIUPK untuk langsung ditawarkan ke perusahaan. Ketentuan soal WIUPK ini diatur dalam Ketentuan Peralihan Pasal 169 dan 171 Undang-Undang Minerba, serta Pasal 112B angka 9 PP 77 Tahun 2014.

Namun, hingga kini, pemerintah belum memutuskan opsi mana yang diambil. Pasalnya, pemerintah masih memproses revisi keenam PP 23 Tahun 2010.[ipe]

Komentar

x