Find and Follow Us

Minggu, 25 Agustus 2019 | 06:16 WIB

Karena (Mungkin) Orang Tidak Suka Pajak

Oleh : Latihono Sujantyo | Rabu, 17 Juli 2019 | 20:00 WIB
Karena (Mungkin) Orang Tidak Suka Pajak
Masyarakat membayar pajak - (Foto: ilustrasi)

INILAHCOM, Jakarta--Potensi pajak di Indonesia cukup besar, tapi mengapa penerimaan selalu meleset dari target?

Kembali, penerimaan pajak diperkirakan tidak akan mencapai target Rp 1.577,56 triliun seperti yang tercantum dalam APBN 2019. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan memperkirakan penerimaan pajak tahun ini hanya Rp 1.437,53 triliun (91,1%) sehingga ada kekurangan (shorfall) sekitar Rp 140 triliun--lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar Rp 108,1 triliun.

Robert beralasan shorfall terjadi akibat perekonomian dunia berjalan tersendat sehingga memukul harga berbagai komoditas.

Robert mungkin betul. Tapi, sayang dia tak ingin melihat ke dalam adanya masalah yang sangat serius yang membuat target pajak kerap tak sesuai harapan. Padahal, Indonesia bersama 100 negara lainnya telah menandatangani Automatic Exchange System of Information (AEoI), atau Sistem Pertukaran Informasi antarnegara. Dengan AeoI, data potensi pajak semakin mudah diperoleh oleh Ditjen Pajak.

Indonesia dan Swiss juga telah menandatangani perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA). MLA membuka peluang bagi Indonesia menindak pidana korupsi, pencucian uang, dan pidana perpajakan yang selama ini sulit dilakukan karena kendala keterbatasan akses dan daya jangkau.

Dengan dua instrumen ini, seharusnya penerimaan pajak bisa melebihi target mengingat data Tax Justice Network mengungkapkan, setidaknya terdapat sekitar US$ 331 miliar atau Rp 4.600 triliun harta milik orang Indonesia di luar negeri.

Artinya, data sudah di tangan, potensi pajak terlihat jelas. Tapi, kenapa setiap tahun target pajak selalu meleset? Salah satunya, jumlah pemeriksa pajak masih kurang. Saat ini, jumlah pegawai Ditjen Pajak diperkirakan sekitar 43.000 orang. Dari jumlah itu, hanya 6.000 pemeriksa pajak. Nah, 6.000 petugas ini harus memeriksa sebanyak 39,2 juta wajib pajak (WP), yang terdiri dari individu, badan usaha, dan bendaharawan. Seharusnya, untuk memeriksa semua WP dibutuhkan 33.000 pemeriksa pajak.

Coba saja bandingkan dengan Jepang yang punya 66.000 karyawan pajak atau Jerman yang jumlah pegawai pajaknya mencapai 110.000 orang. Selain sumber daya manusianya banyak, jumlah kantor pajaknya juga banyak.

Memang, minimnya petugas pajak menjadi salah satu problema utama penerimaan negara dari sektor ini. Tapi juga, kepatuhan masyarakat membayar pajak tak meningkat. Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB), atau yang biasa dikenal dengan tax ratio sejak 2014 terus merosot. Pada periode tersebut, tax ratio tercatat cukup tinggi hingga 13,7%, namun menurun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

Pada 2015 tax ratio Indonesia berada di angka 11,6%, kemudian pada 2016 kembali turun menjadi 10,8%, lalu pada 2017 tax ratio stagnan di 10,7%. Tapi tahun 2018 naik menjadi 11,5%.

Ada beberapa penyebab kepatuhan orang membayar pajak masih rendah. Pertama, rumitnya wajib pajak (WP) mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan. Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak percaya UU Perpajakan dan pada petugas pajak. Membayar pajak nanti uangnya hanya jadi bancakan oknum pegawai Ditjen Pajak, seperti yang dilakukan Gayus Halomoan Tambunan dan Dhana Widyatmika dan beberapa lainnya. Begitu kata sebagian masyarakat.

Potensi pajak di Indonesia itu sangat besar seiring semakin tumbuhnya kalangan kelas menengah. Belum lagi ada dana milik orang-orang Indonesia yang ditempatkan di berbagai negara, terutama Singapura.

Kini, menjadi tugas pemerintah untuk mengubah potensi menjadi penerimaan yang riil. [lat]

Komentar

Embed Widget
x