Find and Follow Us

Sabtu, 24 Agustus 2019 | 17:19 WIB

Operasi Penyelamatan Krakatau Steel

Oleh : Latihono Sujantyo | Jumat, 19 Juli 2019 | 05:59 WIB
Operasi Penyelamatan Krakatau Steel
(Foto: ist)

INILAHCOM, Jakarta-- Banyak jalan menuju Roma, banyak cara menyelamatkan PT Krakatau Steel Tbk. Produsen besi dan baja milik negara ini saat ini sedang demam berat dan perlu ditolong. Emiten BUMN berkode KRAS di Bursa Efek Indonesia itu sudah 7 tahun berturut-turut menderita rugi di tengah gegap gempita pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Sudah ada lima bank yang tergabung dalam sindikasi untuk menyelamatkan Krakatau Steel dengan memberikan kredit modal kerja sebesar US$ 200 juta, atau sekitar Rp 2,8 triliun (dengan menggunakan kurs Rp 14.000 per dolar AS).

Kelima bank tersebut adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), Indonesia Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), dan PT Bank Centra Asia Tbk (BBCA). Namun, BCA hanya ikut dalam restrukturisasi, tidak dalam pendanaan US$ 200 juta.

Banyak kalangan mempertanyakan keberanian bank-bank BUMN itu memberikan pinjaman, mengingat Krakatau Steel masih digelayuti utang yang sangat besar. Namun, Direktur Bisnis Korporasi BNI Putrama Wahju Setyawan, seperti dikutip dari Kontan.id, Selasa (16/7/2019), mengatakan, pinjaman ini sudah sesuai dengan kelaikan perseroan dalam memberikan kredit.

Dalam laporan keuangan Krakatau Steel 2018, perseroan punya utang senilai US$ 2,49 miliar, dengan perincian sebesar US$ 1,59 miliar utang jangka pendek dan US$ 899,43 juta utang jangka panjang.

Kondisi keuangan Krakatau Steel memang menyedihkan. Sampai kuartal I-2019 total kerugian mencapai US$ 62,32 juta. Kerugian sebesar itu lantaran pendapatan perseroan pada kuartal I-2019 turun 13,87% menjadi US$ 418,98 juta dari US$ 486,17 juta pada kuartai I-2018.

Kerugian pada kuartal I-2019 melanjutkan torehan kinerja negatif tahun sebelumnya. Sepanjang 2018 Krakatau Steel membukukan rugi bersih senilai US$ 4,86 juta. Menyedihkannya, penjualan Krakatau Steel justru turun sebesar 17% di pasar dalam negeri.

Banyak faktor yang membuat Krakatau Steel sulit memperoleh keuntungan. Pertama, biaya produksi baja perseroan masih mahal atau belum efsien. Selama ini, pengolahan bijih besi di pabrik Krakatau Steel masih menggunakan gas alam, bukan batu bara.

Celakanya, sejak tahun 2012 harga baja canai panas (Hot Rolled Coils/HRC) turun tajam menjadi US$ 560-US$580 per ton dari US$ 630-US$ 660 per tahun di tahun 2011. Pada akhir 2018 harga HRC US$ 535-US$ 545 per ton.

Nah, ketika harga baja dunia turun, mau tidak mau harga baja Krakatau Steel juga harus turun agar bisa bersaing dengan baja impor, sementara biaya produksi sulit diturunkan.

Kondisi Krakatau Steel semakin terjepit ketika terbit Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2018 yang membuka kran impor baja. Sejak saat itu, baja impor banyak masuk ke Indonesia, terutama dari China.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2018 impor besi dan baja mencapai US$ 10,245 miliar, naik 28,31% dibandingkan tahun 2017 senilai US$ 7,985 miliar. Dari jumlah itu, hampir 60% berasal dari China.

Masifnya pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Tanah Air boleh jadi sebagai salah satu alasan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2018 yang membuka kran impor baja.

Sejak tahun 2015 hingga sekarang, pemerintah telah membangun jalan, rekonstruksi, dan pelebaran jalan nasional sepanjang 12.783 kilometer, 11 bandara baru. Selain itu, dari tahun 2016 sampai 2017 sudah dibangun sekitar 369 kilometer spoor rel kereta.

Nafsu pemerintah untuk membangun berbagai proyek infrastruktur di tahun 2019 pun tidak surut. Dalam APBN 2019, belanja infrastruktur dipatok sebesar Rp 415 triliun, lebih tinggi sedikit ketimbang tahun 2018 sebesar Rp 410,4 triliun.

Dana sebesar itu menurut rencana akan dipakai untuk membangun 667 kilometer ruas jalan nasional baru, 905 kilometer jalan tol, 48 unit bendungan, dan 162 ribu hektar jaringan irigasi.

Gencarnya pembangunan berbagai proyek infrastruktur seharusnya bisa memberi berkah bagi produsen besi dan baja nasional, tapi itu hanya sedikit dirasakan, setidaknya bagi Krakatau Steel. Buktinya, ya itu tadi, BUMN ini kalah bersaing dengan produsen baja China sehingga inilah yang menjadi salah satu penyebab mereka rugi.

Semuanya memang berawal dari isi kontrak dengan negara sponsor. Jika isi kontrak harus memakai barang modal, bahan penolong, bahan pokok, bahkan tenaga kerja dari negara sponsor, ya begini jadinya.

Pertanyaannya kemudian adalah: apakah pemerintah berani meninjau isi kontrak dengan negara sponsor, lalu mengubah sejumlah klausul yang berpihak pada produsen besi dan baja nasional? Untuk kepentingan nasional, seharusnya berani. [lat]

Komentar

x