Find and Follow Us

Sabtu, 24 Agustus 2019 | 15:03 WIB

LHK Gelar Rakernis Penghapusan Merkuri

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 22 Juli 2019 | 19:04 WIB
LHK Gelar Rakernis Penghapusan Merkuri
(Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadakan rapat kerja Teknis rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan Merkuri (RAN PPM).

Acara ini sebagai tindak lajut pengesahan Konvensi Minamata mengenai Minamata melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury atau Konvensi Minamata Mengenai Merkuri.

Menteri LHK Siti Nurbaya melalui Sekjen LHK menjelaskan, Konvensi Minamata merupakan perjanjian internasional yang mengatur pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri serta pengendalian emisi dan lepasan merkuri secara global.

"Pengesahan Konvensi Minamata oleh Pemerintah Indonesia merupakan upaya pemerintah dalam menjamin terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat," kata Siti, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Siti mengatakan, Merkuri yang juga dikenal sebagai raksa, merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun yang bersifat toksik, sulit terurai (persisten), bersifat bioakumulasi dan dapat berpindah tempat dalam jarak jauh melalui atmosfer.

Bahkan, Merkuri secara global telah dilarang, baik produksi maupun penggunaannya. Meskipun di sektor tertentu masih dipergunakan seperti sektor kesehatan dan industri. "Khusus di sektor pertambangan emas, penggunaan merkuri telah dilarang seluruhnya," ujar dia.

Kata dia, kasus pencemaran merkuri yang sangat fenomenal adalah kasus "Minamata Diseases" yang terjadi pada tahun 1950-an di Jepang. Minamata Diseases merupakan kasus pencemaran akibat pembuangan limbah yang mengandung merkuri dari pabrik pupuk Chisso di Teluk Minamata.

Dampak pencemaran ini terus berlangsung hingga saat ini. Tidak kurang dari 2.200 orang meninggal dan/atau menderita gangguan syaraf serius. Dampak terhadap kesehatan ini baru dirasakan oleh masyarakat dalam durasi 10-30 tahun sejak terjadi pencemaran. Kejadian ini memperlihatkan betapa bahayanya jika merkuri terpajan kepada manusia sehingga harus diatur pengelolaannya secara global.

Dengan begitu, dia menegaskan kembali bahwa di Indonesia tidak diperbolehkan pertambangan dan pengolahan merkuri secara legal. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengolah merkuri dari batuan sinabar yang digunakan untuk Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK).

Penggunaan merkuri seperti ini berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan dan lingkungan hidup sehingga diperlukan langkah-langkah penghentian, pengurangan dan penghapusan merkuri untuk penggunaan di berbagai sektor.

Pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan program penghapusan dan pengurangan merkuri diantaranya;

a. Penyusunan dan pengembangan kebijakan pelarangan importasi,
distribusi dan penggunaan merkuri di PESK

b. pilot project teknologi pengolahaan emas bebas merkuri di Kabupaten
Lebak, Kabupaten Luwu, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten
Kotawaringin Barat dan program ini terus dilanjutkan;

c. pemulihan lahan terkontaminasi merkuri di Kabupaten Lebak;

d. upaya transformasi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat
penambang;

e.melaksanakankampanyestoppenggunaanmerkuri;

f. pembentukan Komite Pemantauan dan Penelitian Merkuri;

g.melakukanpenghapusandanpenarikanalatkesehatanbermerkuri;

h. peningkatan kapasitas mengenai penanganan dampak merkuri kepada
masyarakat dan tenaga medis;

i. penerapan Pedoman dan Best Available Technique (BAT) dan Best
Environmental Practices (BEP) di sektor manufaktur; dan

j. penggantian lampu bermerkuri dengan lampu Light Emitting Diode (LED).

Program dan kegiatan yang telah dilakukan pemerintah saat ini tentu belum cukup untuk mewujudkan pengurangan dan penghapusan merkuri. Hal ini diperlukan kerja keras dan kerja bersama yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan.[jat]

Komentar

x