Find and Follow Us

Sabtu, 19 Oktober 2019 | 23:11 WIB

Sengketa Pelabuhan Marunda, DPR Bakal Panggil KBN

Rabu, 24 Juli 2019 | 19:12 WIB
Sengketa Pelabuhan Marunda, DPR Bakal Panggil KBN
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kisruh Pelabuhan marunda, Komisi VI DPR bakal memanggil direksi PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero/KBN). Bisa jadi akan dibongkar konflik internal yang mengganggu tata kelola Pelabuhan Marunda.

Vokalis Komisi VI DPR, Inas Narsullah Zubir mengatakan, selama ini, terkesan kuat bahwa KBN tidak tersentuh Komisi VI DPR. Namun, seiring memanasnya konflik di internal Pelabuhan Marunda, diagendakan pemanggilan terhadap direksi KBN.
"Nanti saya akan bicarakan dengan kawan-kawan Komisi VI untuk memanggil," ujar Inas di Jakarta, Rabu (24/7/2019).

Terkait waktu pemanggilan, Inas melihat akan dilakukan setelah masa reses DPR yang dimulai pada 26 Juli 2019. "Kalau sekarang mendekati reses, jadi setelah reses (manggil direksi KBN), sekarang saya akan bicarakan dulu dengan teman-teman komisi VI," tutur politisi Partai Hanura ini.

Sebelumnya, Inas meminta KBN untuk tidak menghambat cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menggenjot investasi di dalam negeri.

Menurutnya, KBN seharusnya menghormati perjanjian yang sudah disepakati sejak awal dengan PT Karya Tekhnik Utama (KTU) dalam membentuk anak perusahaan bernama PT Karya Citra Nusantara (KCN) untuk mengelola Pelabuhan Marunda. "Kalau tidak dihormati, nanti BUMN punya penilaian yang jelek dari investor, karena KTU sudah mengeluarkan biaya atau investasi, tiba-tiba sekarang mau diambil alih bisnisnya sama KBN," ujar Inas.

Menurut Inas, tidak menghormati perjanjian dalam dunia bisnis, apalagi dilakukan oleh perusahaan pelat merah maka dapat berdampak buruk terhadap iklim investasi di Indonesia. "KBN kalau begini jadi merusak apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam menggenjot investasi," tutur Inas.

Polemik pembangunan Pelabuhan Marunda tidak kunjung henti. KBN dan KTU membentuk anak perusahaan PT KCN dengan porsi kepemilikan saham KBN 15 persen (Goodwill) yang tidak akan terdelusi dan KTU 85 persen.

Dunia terus berputar, KBN meminta revisi komposisi saham yang akhirnya disepakati menjadi 50:50, namun KBN tak mampu menyetor modal hingga batas waktu yang ditentukan karena ternyata tidak diizinkan oleh Kementerian BUMN sebagai pemilik saham KBN dan juga Dewan Komisaris PT KBN. [tar]

Komentar

x