Find and Follow Us

Minggu, 15 September 2019 | 13:57 WIB

Ekonomi Periode Dua Jokowi Makin Dekat Krisis?

Oleh : Herdi Sahrasad | Senin, 29 Juli 2019 | 02:09 WIB
Ekonomi Periode Dua Jokowi Makin Dekat Krisis?
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Tanda-tanda krisis mendekat semakin terng saja. PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) mengakui adanya potensi gagal bayar (default) urat utang anak usaha US$300 juta. Masalah keuangan juga dialami PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN).

Dua lembaga pemeringkat kredit Moody's Investors Service dan Fitch Ratings menurunkan peringkat utang PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN). Moody's Investors Service menurunkan peringkat APLN dari B2 dengan prospek dalam pengawasan negatif, sedangkan Fitch Ratings diturunkan dari B- menjadi CCC-.

Dan semua itu tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang buram. Kalau ekonomi tidak segera dibenahi dikhawatirkan krisis 1998 kembali terjadi. Camkan bahwa setelah bonds Jababeka bermasalah, sekarang Agung Podomoro. Masih banyak yang lain yang akan bermasalah karena ekonomi terus merosot dan nyungsep.

Dalam kaitan ini, banyak pihak yang katakan bahwa "Kata-kata adalah doa". Dulu ada yang pernah katakan, "Winter is coming". Eh .. ternyata benar, Quatro-deficits makin besar (Perdagangan, Current Accounts, Fiskal, Trust). Gagal bayar utang swasta mulai merembet,'' demikian Rizal Ramli (RR), tokoh nasional dan ekonom senior, mengingatkan pemerintah dan dunia usaha..

"Semuanya serba terbalik dari nada resmi,'' imbuhnya. Asal tahu saja, gagal bayar adalah tanda krisis yang nyata. "Kalau musim makin dingin, apakah baju hangat cukup tebal dan perapian sudah siap," RR kembali ingatkan pemerintah Jokowi dan kalangan bisnis maupun perbankan. Ancaman krisis kembali diingatkan Menko Ekuin era Gus Dur, yakni teknokrat senior Rizal Ramli.

Dia menyampaikan, kalau tidak ada langkah-langkan cepat dan jitu memperbaiki ekonomi, dikhawatirkan akan banyak perusahaan yang menyusul Jababeka dan Agung Podomoro "Kalau tidak hati-hati bisa menyeret yang lainnya. Belajarlah dari krisis 1998," kata RR, sapaan akrabnya.

Fuad Bawazier, mantan Menteri Keuangan sekaligus pengamat ekonomi senior, mengingatkan dan meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan DPR segera mencari solusi mengatasi beban biaya berbagai proyek infrastruktur sebelum terjadi musibah keuangan nasional.

Mencermati pernyataan presiden Joko Widodo bahwa proyek infrastruktur yang dibangun BUMN dengan biaya Rp10 triliun, kemudian akan dijual dengan harga Rp30 triliun.

Uang hasil dari penjualan ini akan digunakan untuk membangun kembali proyek yang lain dan seterusnya. Presiden Jokowi tidak seharusnya asal bicara, harusnya lebih berhati-hati memberikan pernyataan pada publik, kini rakyat Indonesia menagih dan mempertanyakan buktinya mana, pak Presiden?

Menurut Fuad, jangan sembarangan bicara karena tidak mudah untuk menjualnya, oleh karena itu ia mempertanyakan. "Memangnya bisa laku apabila dijual dengan harga Rp30 Trilyun, sebab menurutnya, bila proyek itu laku dijual Rp10 Trilyun plus bunga utangnya saja sudah syukur Alhamdulillah," kata Fuad.

Sayangnya, semua yang disampaikan Presiden Jokowi, bisa jadi cumanpepesan kosong. Tidak terbukti karena bagaimana mungkin bisa laku 30 triliun, karena diduga biaya pembangunan proyeknya mahal dengan kualitas rendah. Pemasukannya tidak sesuai dengan feasibility studinya.

Jokowi mengatakan, kini proyek-proyek tersebut selain sulit dijual, juga pemasukannya tidak cukup untuk menutupi biaya operasional seperti proyek LRT di Palembang. Apalagi untuk membayar bunga utang dan angsuran pokoknya. Justru sangat merugikan pemerintah karena hampir sebagian besar projeknya disubsidi oleh pemerintah melalui APBN atau APBD.

Oleh karena itu, Fuad Bawazier meminta agar BPK dan DPR segera panggil pemerintah terkait pembelian saham Freeport oleh PT Inalum dengan dana talangan hutang yang katanya akan dibayar kembali dari Devidend PT Freeport.

Ternyata, hingga sekarang tidak ada Dividen yang diterima oleh BUMN, malahan Inalum kini mengalami kesulitan dalam membayar bunga hutang dan pokok pinjaman. Hal ini bisa dianggap sebagai kebohongan publik

Oleh karena itu, DPR dan BPK perlu segera melakukan pengawasan khusus sebisa mungkin mencarikan jalan solusinya terbaik sebelum Indonesia mengalami krisis dan musibah keuangan nasional. [ipe]



Komentar

Embed Widget
x