Find and Follow Us

Selasa, 20 Agustus 2019 | 17:48 WIB

Conoco di Blok Corridor, Jonan Dilaporkan ke KPK

Oleh : Iwan purwantono | Selasa, 30 Juli 2019 | 04:09 WIB
Conoco di Blok Corridor, Jonan Dilaporkan ke KPK
Menteri ESDM Ignasius Jonan - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Sejumlah pakar energi yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Untuk Kedaulatan SDA (KRKSDA), melaporkan perpanjangan kontrak Blok Corridor kepada ConocoPhillips, sarat keganjilan. Ada porensi kerugian negara.

Para pakar tersebut adalah Marwan Batubara (IRESS), Yusri Usman (CERI), Ahmad Redi (KJI), Lukman Malanuang (PSP2D) dan Bisman Bakhtiar. Laporan tersebut dilayangkan kepada pimpinan KPK, Jakarta, Senin (29/7/2019).

Mereka menggugat Surat Keputusan (SK) No.128 K/10/MEM/2019 tentang Perpanjangan dan Penetapan Ketentuan-Ketentuan Pokok Kontrak Kerja Sama (KKS) pada Wilayah Kerja (WK) Blok Corridor, Sumatera Selatan yang dikeluarkan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Dengan SK tersebut, maka PT Pertamina (Persero) sebagai BUMN migas nasional, bakal kehilangan kesempatan untuk mengelola Blok Corridor secara penuh alias 100%. Padahal kondisi tersebut merupakan amanat pasal 33 UUD 1945.

Kontrak awal Blok Corridor diteken pemerintah pada 21 Desember 1983 bersama tiga kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), yaitu ConocoPhillips (54%), Talisman (36%) dan Pertamina (10%). Kontrak blok migas tersebut berakhir pada 19 Desember 2023. Dengan perpanjangan kontrak sesuai SK No.128/K/10/MEM/2019, KESDM menetapkan komposisi pemilikan saham berubah menjadi ConocoPhilips 46%, Pertamina 30%, dan Repsol 24%.

Dalam jumpa pers di Jakarta Senin (22/7/2019), Jonan menyatakan, pemberian perpanjangan pengelolaan Blok Corridor selama 20 tahun hingga 2043 kepada ConocoPhilips itu, dilandasi sejumlah alasan. Antara lain, pertimbangan pembayaran signature bonus US$250 juta dan komitmen kerja pasti sebesar US$250 juta.

Dalam pengelolaan Blok Corridor disebutkan menggunakan skema bagi hasil kotor (gross split). Dengan skema gross split tersebut, KKKS memperoleh bagian pendapatan 48,5% untuk produksi minyak dan 53,5% untuk produksi gas.

Asal tahu saja, Blok Corridor merupakan blok migas penghasil gas terbesar ketiga di Indonesia, setelah Blok Tangguh dan Blok Mahakam. Sampai akhir Juni 2019, realisasi lifting gas dari Blok Corridor mencapai 827 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/MMSCFD).
Kembali menyoal SK 128/2019 itu, nuansanya terkesan kuat pemerintah memilih posisi pro-asing. Artinya, posisi operator Blok Corridor tetap berada di tangan ConocoPhillips.

Sehubungan dengan kebijakan KESDM itu, KRKSDA mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan perpanjangan kontrak pengelolaan Blok Corridor kepada ConocoPhillips. Desakan ini telah disampaikan melalui surat resmi pada 23 Juli 2019.

Alasannya, perpanjangan kontrak Blok Coridorr kepada Conoccohilips jelas-jelas menabrak konstitusi, mengurangi potensi pendapatan negara dan tidak sejalan dengan upaya peningkatan ketahanan energi nasional, serta melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perpanjangan kontrak Blok Corridor kepada ConocoPhillips sesuai SK Menteri Jonan 128/2019 itu, ditetapkan dengan merujuk kepada Permen ESDM No.23/2018. Padahal Permen N0.23/2018 tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) sesuai Putusan No.69 P/HUM/2018 tertanggal 29 November 2018, setelah adanya gugatan Judicial Review yang diajukan oleh FSPPB pada awal 2018.

Dengan demikian, perpanjangan kontrak Blok Corridor sesuai SK Menteri ESDM No.128 K/10/MEM/2019 itu adalah inkonstitusional dan harus batal demi hukum.

Dengan dibatalkannya Permen ESDM 23/2018 MA, Jonan malah menerbitkan Permen ESDM 28/2018 dan Permen ESDM 03/2019 yang tampak masih bertentangan dengan putusan MA. Seharusnya semua kebijakan Menteri ESDM mengacu pada Permen ESDM 15/2015 yang sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 36/PUU-X/2012.

Berdasarkan Putusan MK No.36/PUU-X/2012 WK migas hanya boleh dikelola BUMN sesuai Pasal 33 UDD 1945, di mana negara melalui Pemerintah dan DPR, berkuasa untuk membuat kebijakan, mengurus, mengatur, mengelola dan mengawasi sumber daya alam milik negara. Jika patuh pada konstitusi, maka tidak ada alternatif lain kecuali menyerahkan pengelolaan WK migas yang KKS-nya berakhir kepada BUMN.

Sekitar Agustus 2017, atas pertimbangan yang tidak lazim, KESDM merevisi harga jual gas Blok Corridor dari awalnya US$2,6 menjadi US$3,5 per MMBTU kepada PGN. Padahal, harga jual gas Blok Corridor telah ditetapkan pada awal kontrak untuk berlaku hingga KKS berakhir.

Selain itu, 5 tahun kemudian kontrak Blok Coridor pun akan berakhir yaitu pada 2023. Sehingga, kebijakan KESDM tersebut terlihat jelas sangat menguntungkan ConocoPhillips dan Repsol yang menguasai 90% saham Blok Corridor.

UU Energi menyatakan energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, berkeadilan, berkelanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, ketahanan nasional, dan keterpaduan mengutamakan kemampuan nasional.

Pasal 4 UU Energi berisi ketentuan bahwa untuk mendukung pembangunan nasional berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, maka sumber daya energi fosil, panas bumi, hidro skala besar, dan sumber energi nuklir dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan-ketentuan tersebut hanya akan optimal diperoleh melalui pengelolaan oleh BUMN.

Pihak KRKSDA menduga, motif terbitnya Permen ESDM No 23/2018 (juga Permen 28/2018 dan Permen 03/2019), menyimpan misteri kemungkinan terjadinya korupsi dan perburuan rente melalui penunjukan langsung kontraktor KKS eksisting untuk melanjutkan pengelolaan suatu WK migas.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, mengatakan (Jakarta, 22/7/2019), produksi gas Blok Corridor akan stabil jika ditemukan tambahan cadangan. Saat ini, cadangan gas terbukti di blok ini tercatat sebanyak 4 triliun kaki kubik (TCF). "Mungkin sampai 2043, itu tinggal beberapa TCF. Kalau dikalkulasikan sampai 2026, kemungkinan tinggal 2 TCF," kata Dwi.

Jika diasumsikan cadangan tersisa Blok Corridor sekitar 3 TCF dan harga rata-rata gas adalah US$ 8-10/mmbtu, maka potensi pendapatan kotor Blok Corridor (sebelum dipotong biaya eksploitasi) adalah sekitar US$24-US$ 30 miliar, atau sekitar Rp336 triliunRp420 triliun (kurs Rp14.000/US$).
Padahal, biaya akuisisi cadangan terbukti suatu blok migas umumnya berkisar antara 10% hingga 15%dari nilai cadangan terbukti. Oleh sebab itu, maka biaya akuisisi 100% cadangan Blok Corridor seharusnya adalah (10%15%) x US$ (24-30) miliar = US$2,4 miliarUS$4,5 miliar.

Ternyata KESDM "membiarkan" kontraktor-kontrator asing yang akan menguasai 70% saham Blok Corridor (30% akan dikuasai Pertamina) cukup membayar 70% x US$ 250 juta = US$ 175 juta dalam bentuk signature bonus. Tentu saja, pembayaran ini sangat murah!

Kontraktor asing tersebut seperti mendapat durian runtuh! Namun kesediaan KESDM "bermurah hati" kepada kontraktor-kontraktor asing tersebut patut dipertanyakan dan diusut tuntas. Kami yakin KESDM bukan tidak faham tentang praktek-praktek yang berlaku umum di dunia migas dalam pelaksanaan akuisisi terhadap suatu blok migas yang telah dioperasikan!

Sebagai pengingat bagi yang ingin menggunakan akal, Indonesia harus membayar US$3,85 miliar kepada Freeport McMorant pada 2018 untuk mengakuisisi 42% saham PT Freeport. Pembayaran yang tinggi tersebut terutama didasarkan pada cadangan emas dan tembaga yang masih sangat besar, dan 'diakui' oleh pemerintah sesuai 'klaim' Freeport McMoran hingga 2041.

Ya, barang berharga milik bangsa sendiri "bersedia dibayar sangat mahal oleh pemerintah" agar dapat dikelola oleh BUMN. Lantas, mengapa untuk Blok Corrridor, yang tidak memiliki masalah legal dan kisruh kontrak yang rumit seperti pada kontrak Freeport, tidak dapat dikuasai BUMN bangsa sendiri, dan malah diperpanjang KESDM untuk dikelola asing dengan harga sangat murah?

Hal-hal di atas menunjukkan seperti apa kinerja dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional. Bukan saja tidak mendukung dominasi BUMN untuk menjadi tuan di negara sendiri seperti menguasai 100% Blok Corridor, pemerintah malah terus memberi peluang kepada swasta dan asing untuk mengambil hak-hak dan porsi bisnis milik BUMN. BUMN telah menjadi korban kebijakan populis dalam program-program subsidi energi, BBM satu harga, bio energi, dll.

Untuk dapat mengelola Blok Rokan pada 2021, pemerintah telah memaksa Pertamina membayar Rp11 triliun pada 2018. Padahal penguasaan Blok Rokan adalah hak konstitusional Pertamina, tanpa harus membayar bonus.

Berkat surat KPK kepada Presiden Jokowi, Kementerian ESDM akhirnya membatalkan perpanjangan kontrak Perjanjian Karya Pengusahaan Batu Bara (PKP2B) yang semula diberikan kepada PT Tanito Harum pada Januari 2019. KPK melakukan hal tersebut karena kebijakan Menteri ESDM Jonan melanggar UU Minerba No.4/2009.

Pada kasus Blok Corridor yang terjadi adalah pelanggaran konstitusi dan UU, serta juga adanya potensi kerugian keuangan negara dan penurunan tingkat ketahanan energi nasional. Karena itu dalam kasus Blok Corridor, sebaiknya KPK bergerak untuk menelisik ada tidaknya korupsi. Seluruh kekayaan alam di negeri ini, sebesar-besarnya untuk rakyat. [ipe]

Komentar

x