Find and Follow Us

Minggu, 15 September 2019 | 14:17 WIB

SKK Migas Masih Lihat Kemampuan Pertamina

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 30 Juli 2019 | 16:02 WIB
SKK Migas Masih Lihat Kemampuan Pertamina
(Foto: ist)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) masih melihat kemampuan PT Pertamina dalam mengelola blok minyak dan gas bumi terminasi, termasuk keputusan di blok Corridor yang kontraknya habis pada 2023.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto tidak menepis blok terminasi yang dikelola Pertamina lifting Migas-nya mengalami penurunan. Dengan demikian, kata dia, perpanjangan blok corridor sampai tiga tahun pertama oleh ConocoPhillips selaku kontraktor eksisting. Setelah tiga tahun dari 2023, Pertamina baru mengelola atau menjadi operator di blok tersebut.

"Betul (perhatikan kondisi blok terminasi). Ini untuk kepentingan negara, untuk lihat keberlangsungan optimasi dari produksi dan lifting. Oleh kerna itu, transisi harus sebaik mungkin," kata Dwi kepada awak media dikutip Selasa (30/7/2019).
Mineral (ESDM), Jakarta (29/7).

Adapun perpanjangan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja Corridor telah ditetapkan dengan Pemegang Partisipasi Interes: ConocoPhillips (Grissik) Ltd. (46%) sebagai operator, Talisman Corridor Ltd. (Repsol) (24%), dan PT Pertamina Hulu Energi Corridor (30%).

Kontrak bagi hasil Blok Corridor akan berlaku untuk 20 tahun, efektif sejak 20 Desember 2023 dan menggunakan skema gross split. Perkiraan nilai investasi dari pelaksanaan Komitmen Kerja Pasti (KKP) 5 tahun pertama sebesar USS 250 juta dan Bonus Tanda Tangan sebesar US$250 juta.

Menurut dia, langkah ini diambil karena pemerintah tidak ingin penurunan kinerja dalam beberapa blok terminasi yang dikelola Pertamina terulang, karena itu proses transisi di blok Corridor sangat diperhatikan.

"Terlihat sekali bahwa intervensi pemerintah dalam proses transisi ini penting, tak bisa lepaskan ke perusahaan oeprator lama dan baru punya kepentingan yang berbeda, ini salah satu kenapa pemerintah putuskan operatorship berikutnya seperti itu. Karena perhatikan keberlangsungan produksi dan lifting," kata Dwi.[jat]

Komentar

x