Find and Follow Us

Minggu, 15 September 2019 | 14:16 WIB

Bappenas Nilai Penggunaan APBN Belum Optimal

Senin, 12 Agustus 2019 | 16:17 WIB
Bappenas Nilai Penggunaan APBN Belum Optimal
Deputi bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Prijambodo - (Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Deputi bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Prijambodo menyarankan pemerintah meningkatkan efektivitas dari APBN per tahun. Demi optimalisasi pembangunan.

Bambang menyebutkan, saat ini, belanja negara melalui APBN tumbuh 5 kali lipat sejak 2004, yaitu dari Rp400 triliun kini mencapai lebih dari Rp2.000 triliun. Hanya saja, efektivitasnya masih perlu dibenahi dan ditingkatkan.

"Banyak pertanyaan APBN sudah meningkat. Seingat saya sejak 2004 sudah meningkat 5 kali lipat tapi efektivitasnya masih harus ditingkatkan," kata Bambang saat menghadiri sebuah seminar nasional di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Menurutnya, kenaikan APBN yang telah terjadi pada setiap tahun belum cukup mampu dalam mendongkrak pertumbuhan perekonomian di Indonesia serta memperbaiki berbagai kualitas sektor pendorong lainnya. "Terutama di dalam kita mendorong pertumbuhan ekonomi maupun kualitas penurunan kemiskinan dan juga di dalam mengurangi ketimpangan," ujarnya.

Ia melanjutkan, besaran APBN merupakan salah satu pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan oleh pemerintah sebab banyak harapan yang terdapat di dalam belanja APBN tersebut untuk menyelesaikan beragam permasalahan. "Fungsi fiskal sangat beragam, cukup banyak beban yang dipikul fungsi fiskal, baik sebagai stimulus, pemerataan, dan mengurangi kesenjangan," katanya.

Senada dengan Bambang, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementerian Bappenas Boediastoeti Ontowirjo menjelaskan, data 2011 hingga 2018 menunjukkan pengeluaran belanja negara yang dilakukan pemerintah, naik tapi belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Apakah metode dan rancangan sudah refleksikan apa yang diharapkan sebagai belanja kualitas? Peningkatan belanja kementerian lembaga belum meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara optimal," ujarnya.

Selain itu, Boediastoeti juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil studi yang dilakukannya seharusnya setiap peningkatan anggaran belanja K/L sebesar 1 persen akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,06 persen.

Di sisi lain, pada 2017 hingga 2018 memang terjadi peningkatan anggaran belanja pemerintah pusat sebesar 11%, tetapi realisasi porsi pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 0,24%. "Secara potensi 2017 sampai 2018 (perekonomian) kita bisa tumbuh 0,66 persen. Tapi faktanya tumbuh 0,24 persen," ujarnya.

Menurutnya, potensi tersebut sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan beberapa upaya perbaikan seperti pendalaman instrumen belanja yang produktif, perbaikan akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola belanja negara. "Harus ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ya tentunya," katanya. [tar]

Komentar

x