Find and Follow Us

Selasa, 20 Agustus 2019 | 17:43 WIB

Lalai di Proyek Karaha, Bangun Cipta Kena Somasi

Rabu, 14 Agustus 2019 | 19:55 WIB
Lalai di Proyek Karaha, Bangun Cipta Kena Somasi
(Istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - H Infrastructure Limited (HIL), perusahaan konstruksi terbesar asal Selandia Baru, melayangkan teguran (somasi) kepada PT Bangun Cipta Kontraktor (BCK) pada 24 Mei 2019 dan 13 Agustus 2019.

Anthony Hutapea dari kantor hukum Anthony LP Hutapea & Partners, Jakarta, selaku kuasa hukum HIL, menyatakan, surat somasi diajukan sebagai tindak lanjut dalam mendapatkan hak HIL yang terciderai, berdasarkan Perjanjian Operasi atau Joint Operation Agreement (JOA) antara HIL dengan BCK pada 29 Januari 2015.

Di mana, JOA dibuat sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Engineering, procurement and Constructions (EPC) dari proyek sistem pengumpulan uap dan pembangkit listrik bertenaga 1x30MW di Karaha, Jawa Barat, berdasarkan penunjukan PT Pertamina Geothermal Energy (Proyek Karaha).

Kenyataannya, Proyek Karaha berjalan tidak lancar. Karena, BCK selaku salah satu pihak dalam kerja sama operasi tersebut, tidak melaksanakan bagian dari pekerjaannya dengan profesional. Termasuk tidak menyetorkan modal partisipasi sebesar US$2.598.683,13 sebagaimana diatur dalam JOA.

Selain itu, BCK juga tidak berpartisipasi secara penuh dalam pelunasan pembayaran tagihan dari pihak ketiga kepada Joint Operation tersebut. Terhadap situasi tersebut, HIL telah mengeluarkan beberapa surat teguran kepada BCK atas kewajibannya, dan kerugian yang timbul atas tidak terpenuhinya kewajiban dan kegagalan BCK untuk membayar hutang kepada HIL. Terhitung kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban BCK hingga saat ini adalah sebesar US$7,519,028.13.

Dalam somasi tersebut, BCK diingatkan harus melakukan pembayaran kerugian di atas dalam waktu tujuh hari sejak tanggal somasi kedua diserahkan. Selain itu, upaya hukum terus dilakukan untuk mendapatkan hak HIL atas sejumlah uang yang telah dikeluarkan sebagai akibat dari kelalaian BCK dalam melaksanakan kewajibannya. "Kami menimbang untuk mengajukan pailit terhadap BCK apabila tidak merespon somasi ini," ujar Anthony.

Pada skala yang lebih besar, perjanjian kerja sama yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya ini, kata dia, dapat mencederai iklim investasi di Indonesia. Terutama dikaitkan dengan upaya mengundang investor asing untuk menanamkan investasinya dalam berbagai sektor bisnis di Indonesia.

Pertumbuhan investasi asing di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hendaknya hal ini menjadi perhatian para pemangku kepentingan dalam upaya menjaga iklim investasi yang possitif dan dapat mengangkat terus perekonomian Indonesia di mata dunia.

"Secara tidak langsung kami juga mengimbau agar para pihak terkait, publik, Bursa Efek Indonesia, Instansi Pemerintah dan pejabat berwenang lainnya, dapat memahami kasus posisi ini demi kepentingan substansial iklim investasi kita," kata Anthony. [ipe]


Komentar

x