Find and Follow Us

Selasa, 20 Agustus 2019 | 18:08 WIB

Jokowi: Dana BUMN Kecil untuk Pemindahan Ibu Kota

Jumat, 16 Agustus 2019 | 15:31 WIB
Jokowi: Dana BUMN Kecil untuk Pemindahan Ibu Kota
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta - (Foto: inilahcom)

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan sumber pendanaan pemindahan Ibu Kota Baru di Kalimantan akan didorong dari kolaborasi partisipasi perusahaan swasta, BUMN ataupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

"Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan dana APBN," kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan pidato APBN 2020 beserta Nota Keuangan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Lebih lanjut Presiden menjelaskan, Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, serta tidak bergantung kepada energi fosil.

Untuk belanja negara pada tahun 2020 sendiri akan difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antarwilayah. Oleh karena itu, pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.

"Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," kata Jokowi.

Presiden berpendapat ketimpangan akan semakin parah jika pemusatan ekonomi di Pulau Jawa terus berlanjut. Untuk itu, rencana pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

Untuk peningkatan pembangunan SDM, Pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk infrastruktur di luar kawasan 3T, Pemerintah menekankan perbaikan manajemen, tata kelola, dan kerangka regulasi, agar makin mendukung transformasi ekonomi.[tar]

Komentar

x