Find and Follow Us

Minggu, 22 September 2019 | 16:06 WIB

Tambang Ilegal Diselesaikan Lintas Kementerian

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 19 Agustus 2019 | 19:21 WIB
Tambang Ilegal Diselesaikan Lintas Kementerian
(inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kasi Perlindungan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tiyas Nurcahyani mengatakan, ada dua jenis tambang ilegal.

Pertama penambangan yang dilakukan di lahan yang masih belum ada izin resmi, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Kontrak Karya (KK) seperti di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku.

Nah, kedua tambang liar yang dilakukan di area atau lahan milik perusahaan resmi yang sudah mengantongi izin. Seperti yang ada di Bakan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara.

Menurut dia, salah satu solusi penertiban dapat dilakukan dengan menutup paksa. Sebab, area tersebut berada di bawah kepemilikan sah perusahaan.

"Memang harusnya ditutup. Karena sudah ada IUP di sana," kata Tiyas dalam acara 'Mencari Solusi Penertiban Tambang Ilegal' di Jakarta, Senin (19/8/2019).

Solusi lain, kata dia, bisa diubah statusnya menjadi Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Syaratnya, perusahaan harus melakukan penciutan lahan terlebih dahulu. Nah Pemda mengajukan permohonan kepada Kementerian ESDM untuk diputuskan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

Namun, dalam ketentuan IPR, Pemda harus sanggup menanggung biaya perbaikan lingkungan, termasuk reklamasi.

Sementara Kepala Bidang Infrastruktur Mineral, dan Batu Bara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, John Tambun mengatakan, butuh kerja sama lintas kementerian untuk mengatasi masalah penambangan ilegal ini.

Antara lain, kerja sama antara Ditjen Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Pemerintah Daerah (Pemda), serta pihak terkait lainnya.

"Selagi bisa dilakukan pembinaan, dibina dulu. Karena itu kita perlu tahu data mana yang perlu dibina itu," ujar dia.

Diketahui, sejak Februari hingga Juli 2019, aktivitas tambang ilegal di Bakan telah menelan puluhan korban jiwa. Jumlah korban tewas yang berhasil dievakuasi mencapai 25 orang. Sedangkan korban luka-luka yang selamat sebanyak 19 orang.[jat]

Komentar

Embed Widget
x